Cegah kecurangan Pemilu, Fahri setuju anggota KPU dari unsur parpol

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung wacana anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari unsur partai politik. Keberadaan anggota dari partai politik dianggap bisa membantu mengawasi kecurangan saat Pemilu.

"Pada dasarnya kita tak ada masalah. Saya lebih cenderung memang KPU adalah perwakilan partai. Sudah di-fixed-kan saja begitu. Toh kan ini tentang partai semua. Kalau mau bertengkar ada wakilnya dari eksekutif. Kayak zaman awal dulu. Itu lebih bagus," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

Keuntungan lainnya, kata Fahri, keberadaan kader partai di KPU juga bisa meminimalisir potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahan sengketa bisa diselesaikan dengan lobi antarpartai.

"Supaya partai ini enggak usah bersengketa terlalu ramai pakai ke MK segala, selesaikan saja di situ. Saya punya pandangan yg lebih penting begitu. Karena toh ini adalah antara partai-partai sebagai elemen permanen di situ. Sehingga akan lebih fair bila partai itu mengurusi dirinya sendiri," terangnya.

Pemilu 1999 telah membuktikan kesuksesan keanggotaan KPU dari latar belakang partai. Meski bukan penyelenggaraan pemilu terbaik, namun kala itu isu kecurangan dan sengketa Pemilu sangat minim.

"Kayak dulu saja, lebih bagus. Tahun 1999 itu kita pemilu belum berpengalaman loh. Panitianya itu parpol. Itu pemilu yang kita belum berpengalaman tetapi itu salah satu pemilu yang terbaik ya. Enggak ada isu macam-macam," klaim Fahri.

"Sekarang begitu dikasih ke orang yang katanya independen macam-macam isunya. Ya sudah lah suruh saja partai sendiri. Kalau ada curang di situ ya sudah curang semua. Curang-curang saja orang yang curang mereka. Enggak apa-apa orang curangnya bareng-bareng," pungkasnya.