Debat cagub Aceh, Irwandi sebut Apa Karya bohongi publik soal JKA

Merdeka.com - Debat kandidat jilid III Calon Gubernur-Wakil Gubernur (cagub-cawagub) Aceh berjalan alot. Keenam pasangan calon (paslon) saling memaparkan dan menyanggah rencana-rencana yang disampaikan dalam visi-misi.

Giliran sesi kandidat bertanya kepada paslon lainnya. Paslon nomor urut 2 Zakaria Saman-T Alaidinsyah mempertanyakan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) milik siapa.

Zakaria Saman yang akrap disapa Apa Karya itu mengklaim program merakyat itu berasal darinya. Dia mengaku meminta Marti Artisari, juru runding perdamaian Aceh dan Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden kala itu Jusuf Kalla.

"Pak Irwandi, JKA itu milik siapa dan siapa yang mencetuskannya?" tanya Apa Karya kepada paslon nomor urut 6, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Selasa (31/1).

Apa Karya bersikukuh program JKA itu buah pikiran dan dirinya yang mengajukan. "Jangan sampai sapi punya susu, lembu punya nama," ungkapnya.

Kemudian Irwandi menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan, JKA itu inisiator dari dirinya sendiri. Akan tetapi semua itu adalah kesepakatan Pemerintah Aceh baik legeslatif maupun eksekutif, anggaran diambil dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Idenya dari saya, tetapi ini hasil kesepakatan semua di Pemerintah Aceh," jawab Irwandi Yusuf.

Irwandi juga menyebutkan, Apa Karya telah membohongi publik dengan pernyataannya menyangkut dengan asal usul JKA. "Itu informasi hoax, Apa Karya telah membohongi publik," jelasnya.

Soal JKA tak sampai hanya di situ. Saat pembawa acara memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 5 Muzakir Manaf-TA Khalid bertanya kepada Apa Karya, paslon ini kemudian kembali mempertanyakan JKA tersebut milik siapa.

"Agar tidak terjadi pembohongan publik, sebenarnya siapa yang cetus JKA itu," tanya TA Khalid.

Apa Karya tetap mempertahankan argumennya bahwa, JKA itu dirinya yang meminta agar diberikan kepada rakyat Aceh pasca MoU Helsinki di Finlandia.

Lantas TA Khalid saat mendapat giliran menanggapi. Dia menyebutkan bahwa program JKA itu hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif saat kepemimpinan Irwandi Yusuf dulu.

"Itu dana Otsus, ada dana Otsus karena ada perdamaian antara RI dan GAM, jadi saat itu program itu adalah kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif," sebutnya. (mdk/dan)