Dekat JK, Agus Gumiwang dinilai mampu stabilkan kondisi politik

Merdeka.com - Posisi Ketua DPR RI sampai saat ini masih kosong usai Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Direktur SPIN (Survei dan Polling Indonesia), Igor Dirgantara menilai, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita sosok yang tepat mengisi kekosongan tersebut.

Nama Agus Gumiwang disebut-sebut bakal menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto, kemudian ada juga nama Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar. Agus dianggap tepat lantaran memiliki kedekatan dengan senior Golkar Jusuf Kalla, sehingga dapat membuat situasi politik stabil di tahun politik 2018 dan 2019.

Igor mengatakan, ada tiga indikator pemilihan Ketua DPR supaya situasi politik tidak gaduh dan parlemen sinkron dengan pemerintah pada tahun 2018 serta 2019. Pertama harus dilihat dari sisi integritas, kemampuan atau kompetensi dan akseptabilitas atau tidak menimbulkan resistensi.

"Jadi pertama integritas, kompetensi dan akseptabilitas.‎ Tiga itu syarat yang saya usulkan untuk calon Ketua DPR," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/12).

Dia menjelaskan, indikator pertama itu sesuai dengan tagline Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yaitu bersih dan berintegritas. Dengan demikian kadernya yang dicalonkan sebagai pengganti Setnov harus bersih dan integritas.

"Jadi calonnya itu harus berintegritas dan bersih, integritas bisa dilihat dari PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) dalam AD/ART Golkar, tidak punya masalah hukum dan anti Pansus KPK," ujarnya.

Igor mengungkapkan, indikator kedua adalah kompetensi atau kompetensi. Menurut dia, pengalaman itu calon Ketua DPR pernah menjabat ketua komisi di DPR atau alat kelengkapan dewan (AKD).

"Ketiga, saya rasa tidak menimbulkan resistensi di DPR, fraksi-fraksi di DPR dan juga internal Golkar bahkan publik. Kita tahu Ketua Umum Golkar merangkap ya Setya novanto, poin ketiga ini disebut akseptabilitas," jelas dia.

Dia menilai komunikasi Agus Gumiwang bagus terhadap senior Golkar termasuk JK (Jusuf Kalla), makanya indikator akseptabilitas itu tidak menimbulkan resistensi baik internal Golkar, fraksi lain di DPR dan masyarakat.

"Semua senior Golkar prihatin kasus Novanto yang menurunkan elektabilitas, makanya perlu struktur yang diakomodir untuk memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," tandasnya.‎