Demokrat: Moeldoko Semestinya Dapat Kartu Merah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo disebut telah menegur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait isu kudeta Partai Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Demokrat Andi Mallarangeng menyebut, harusnya Presiden memberi kartu merah untuk Moeldoko atau dicopot dari jabatannya.

"Pak Moeldoko ditegur, tapi kalau saya, Pak Moeldoko ini mestinya kartu merah, bukan kartu kuning, kartu merah, out," kata Andi Mallarangeng dalam diskusi virtual Partai Demokrat, Minggu (7/2).

Selain itu, Andi melihat bahwa popularitas Moeldoko menjadi naik dari isu kudeta Demokrat ini. Namun popularitas Moeldoko adalah negatif.

"Moeldoko Tadi saya lihat agak naik juga punya popularitas, begini Indonesia ini tidak bisa kita bedakan, bahasa Indonesia tidak mampu atau tidak punya nuansa positif negatif dalam popularitas," ucapnya.

Andi pun mengolok Moeldoko menjadi notorious. Atau terkenal karena melakukan hal buruk maupun jahat.

"Dalam bahasa Inggris ada yang namanya Kalau terkenal positif namanya famous itu populer," ucapnya.

"Tapi ada juga dalam bahasa Inggris terkenal tapi jelek, namanya notorious, nah Moeldoko ini notorious, kalau Demokrat famous, bedanya satu, orang terkenal jahat itu notorious," ujarnya.

Sebelumnya,Kepala Staf Presiden Moeldoko heran dengan tuduhan turut serta dalam melakukan kudeta kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang kini diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Isu ini mencuat setelah Moeldoko bertemu dengan sembilan Ketua DPC Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Moeldoko berpesan kepada AHY agar tidak takut kehilangan kursi Ketum. "Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Orang saya biasa-biasa saja," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (3/2).

Dalam pandangannya, isu kudeta kursi Ketum Demokrat hanyalah dinamika politik internal parpol yang biasa terjadi. "Jadi dinamika dalam parpol itu biasa, Dan LBP juga pernah cerita sama saya, saya juga dengan mereka-mereka, saya juga sama, tapi tidak ribut begini. Terus Moeldoko mau kudeta? Apaan yang mau dikudeta?," ucapnya.

Mantan Panglima TNI era SBY ini menganalogikan sulitnya melakukan kudeta terhadap partai politik.

"Anggaplah begini ya, saya punya pasukan bersenjata anggaplah panglima TNI ingin jadi ketua Demokrat, emangnya gua bisa itu gua todong senjata ke DPP, ayo datang sini gua todongin senjata," ucapnya.

Moeldoko kembali membantah pertemuan dengan DPC membicarakan rencana kudeta dan pencapresan. Menurutnya, pertemuan itu hanya obrolan santai sembari meminum kopi.

"Bingung juga saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini, apalagi ada grogi. Apa sih urusannya ini. Saya ngopi saja. Beberapa kali di sini, dan di luar ya biasa. Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja," jelasnya.

Moeldoko menyebut acara ngopi itu hanya informal atau acara pribadi dan tidak butuh izin dari presiden.

"Jadi kalau kita bicara human capital itu bukan intelektual capital yang tepat, emotional capital. Jadi tenang merespon sesuatu. Masa gua ngopi harus izin presiden? gila apa? ngopi-ngopi saja kok harus presiden, yah berlebihan, jangan begitu lah ya, biasa lah itu internal parpol. Aku orang luar ini. Enggak ada urusannya itu di dalam," kata Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan tak ada pembicaraan dirinya dengan presiden terkait isu kudeta yang dituduhkan padanya. "Bicara apa? emang kurang kerjaan apa saya bicara ini? urusan kepada pekerjaan urusi covid aja sudah tidak karu-karuan, kita pusing, ngapain mikirin yang tidak penting?"