PDIP Pecat Jokowi, Ganjar: Jelas Tidak Ikut Aturan Partai
Ganjar menilai pemecatan terhadap Jokowi merupakan langkah yang tepat.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menilai pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah yang tepat.
Ganjar menilai pemecatan ini dilakukan karena Jokowi tidak ikut aturan dari PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Ganjar usai menghadiri Dies Natalis UGM di Grha Sabha Pramana, Kamis (19/12).
"Jelas tidak dong. Jelas tidak ikut aturan kan," kata Ganjar.
Ganjar menyebut pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution harus menjadi pembelajaran bagi kader PDI Perjuangan. Ganjar meminta kepada semua kader agar tidak taat pada aturan dan mekanisme partai.
"Ikuti aturan. Perintah," ungkap Ganjar.
Ganjar membeberkan jika pemecatan Jokowi ini sudah dihitung dengan baik oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar menilai bahwa pemecatan Jokowi ini dilakukan usai lengser jadi Presiden juga menjadi bentuk konsistensi dari Megawati.
"Semua sudah dihitung. Bu Mega itu orang yang sangat konsisten. Beliau pernah berstatemen, 'kami akan mendukung sampai selesai.' Itulah kenapa setelah sampai selesai dulu. Kemudian baru dilakukan tindakan," ucap Ganjar.
"Itu penghormatan beliau (Megawati). Konsistensi beliau atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi. Kalau yang mecat di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan orang akan menunjukkan enggak konsisten. Bu Mega tunjukkan konsistensi itu. Itulah penghormatan pada beliau," tutup Ganjar.
Alasan PDIP Pecat Jokowi
PDIP resmi memecat Jokowi. Pemecatan ini karena Jokowi dinilai melanggar kode etik selama kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemecatan terhadap Jokowi ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
“Saya Komarudin Watubun Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan bersama ini tanggal 16 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam rekaman video, diterima Senin (16/12).
Selain Jokowi, PDIP juga melakukan pemecatan terhadap 26 kader lainnya. Dari daftar ini, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka serta Muhammad Bobby Afif Nasution termasuk di dalamnya.
Dalam salinan yang diterima merdeka.com terkait pemecatan kader PDIP, Jokowi disebut telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Asal daerah Solo/Jawa Tengah," sebutnya.
