Senyum Jokowi Ditanya soal Pengembalian KTA PDIP
Pada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab dengan senyuman saat ditanya soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP. Selain Jokowi, putra sulung dan menantu mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution juga dipecat PDIP.
Jokowi mengaku menghormati keputusan PDIP.
"Ya nggak apa-apa, saya menghormati itu," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12).
Dia mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," katanya.
Terkait soal kemungkinan dirinya membuat partai politik baru, dia kembali menyinggung partai perorangan.
"Saya sudah menyampaikan, partai perorangan," katanya, dikutip dari Antara.
Mengenai alasan pemecatan, dia tidak ingin mencari pembenaran terkait hal itu.
"Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti nanti waktu yang akan mengujinya," katanya.
Alasan PDIP Pecat Jokowi
PDIP resmi memecat Jokowi. Pemecatan ini karena Jokowi dinilai melanggar kode etik selama kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pemecatan terhadap Jokowi ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
“Saya Komarudin Watubun Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan bersama ini tanggal 16 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam rekaman video, diterima Senin (16/12).
Selain Jokowi, PDIP juga melakukan pemecatan terhadap 26 kader lainnya. Dari daftar ini, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka serta Muhammad Bobby Afif Nasution termasuk di dalamnya.
Dalam salinan yang diterima merdeka.com terkait pemecatan kader PDIP, Jokowi disebut telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Asal daerah Solo/Jawa Tengah," sebutnya.
