Desmond minta Jokowi bersikap lantaran banyak mafia hukum

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa salut atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencokok panitera PN Jakut perihal suap kasus Saipul Jamil. Namun dia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil sikap memberantas mafia hukum.

"Saya pikir walaupun eksekutif tidak boleh ikut campur dalam dunia peradilan, tapi dalam konteks ini kan mengganggu pemerintahan. Seharusnya Pak Jokowi bersikap juga. Bersikap, berkomentar, mencari solusi ke depan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

‎"Kalau negara ini dirusak oleh hakim dan panitera yang enggak benar, harusnya presiden dirugikan. Karena kalau republik terjadi kekacauan, dianggap pimpinan nasionalnya kan. Kalau tidak ada kepastian hukum, nanti larinya ke pemerintah kan," imbuhnya.

Menurut Politikus Partai Gerindra tersebut masalah mafia hukum akhir-akhir ini justru makin marak. ‎Seolah keadilan hanya diukur berdasarkan uang saja.

"Itu kan kayak ada mafia dari hakim di level bawah, panitera sampai sekretaris Mahkamah Agung, sampai hakim agung kan. Ini hukum berpihak pada orang yang mampu membayar akhirnya. Kalau ini terjadi ya chaos nanti, republik ini akan kacau," ujarnya.

‎Maka dari itu, Desmond menilai harus ada revisi undang-undang jabatan hakim. Pihaknya akan merinci terkait peraturan yang bisa menghentikan arus mafia hukum.

"Inilah nanti dalam undang-undang jabatan hakim yang akan dibuat di komisi III, kami akan merinci tentang mekanisme. Mungkin nanti akan kita lihat tentang waktu untuk mutasi, jenjang karir hakim agung tidak seperti sekarang lagi yang seumur hidup. Kita akan putar 5 tahun sekali. ‎Akan kita proper lagi. Agar tidak ada mafia di situ," bebernya.