Dicopot dari menperin, Saleh Husin tetap loyal dukung Jokowi

Merdeka.com - Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku akan tetap loyal kepada Presiden Joko Widodo kendati saat ini tidak lagi duduk di kabinet, setelah posisinya sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto.

"Walau saya di luar, saya akan tetap loyal dan setiap kepada Bapak Presiden," kata Saleh saat di sela-sela menghadiri pelantikan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7).

Dia mengaku terkesan selama menjadi bagian dari Kabinet Kerja pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. "Saya terkesan atas sikap dan bimbingan Presiden selama ini. Bapak Presiden juga beri arahan," ujarnya.

Dia berharap Menteri Perindustrian yang baru dapat menumbuhkan industri di Indonesia sebagai salah satu penopang pembangunan. "Saya berharap Pak Airlangga, sahabat saya, dapat mendorong dan menumbuhkan industri di Tanah Air sehingga sesuai dengan target yang diharapkan," ucapnya.

Di antara para menteri yang diganti, hanya Saleh Husin yang hadir pada pelantikan menteri penggantinya. Manteri seperti Sudirman Said, Ignasius Jonan, Rizal Ramli, Ferry Mursyidan Baldan, dan Anies Baswedan tidak hadir.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berharap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membuat kebijakan untuk mendorong sektor industri Indonesia jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara.

Rosan usai menghadiri diskusi Indef di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan industri memerlukan skala prioritas guna memacu pertumbuhan ekonomi.

"Menteri Perindustrian Pak Airlangga kebetulan sahabat saya juga. Saya menyampaikan bahwa kita perlu ada skala prioritas dalam membangun industri, yang kita harapkan industri ini menjadi tulang punggung, karena pertumbuhan perekonomian kita ini yang sekian lama lebih banyak pada komoditas," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan pentingnya kebijakan industri yang tepat serta penentuan skala prioritas pembangunan agar sarana dan prasarana infrastruktur untuk menunjang dari segi kebijakan maupun pembiayaan akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. (mdk/bal)