DPR putuskan nasib RUU Tax Amnesti dan APBN 2016 hari ini
Merdeka.com - DPR akan menggelar rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2015-2016, siang ini. Dalam rapat tersebut akan diputuskan persetujuan terkait APBN 2016 dan nasib RUU Tax Amnesty.
"Agenda paripurna, pertama kita akan mengambil keputusan soal APBN-P, kedua keputusan soal UU Tax Amnesty, ketiga adalah pertanggungjawaban APBN (2015). Agenda penting hari ini yang sangat berpengaruh terutama pada perekonomian nasional," kata Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Politikus Partai Golkar tersebut berharap RUU Tax Amnesty segera diputuskan. "Karena sekali lagi, ini menyangkut masa depan perekonomian nasional," tuturnya.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dibahas Risma dengan Jokowi? Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8) pukul 08.30 WIB. Risma melapor dirinya diusung PDI Perjuangan (PDIP) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.'Bu Risma melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (30/8).
Ade menjelaskan bahwa sejauh ini dia terus berkomunikasi dengan Panja RUU Tax Amnesty. Perdebatan yang ada menurutnya hanya dinamika biasa.
"Saya kira dinamika pasti ada, tapi hasilnya dapat kita suguhkan kepada rakyat. Insya Allah enggak ada masalah signifikan," ujarnya.
Perlu diketahui, dalam rapat peripurna ini diagendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Kemudian dilanjutkan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengampunan Pajak. Lalu agenda terakhir ialah penyampaian pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca SelengkapnyaHingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca SelengkapnyaMenurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya