Follow
DPR targetkan gelar fit and proper capim KPK paling telat 31 Oktober
Merdeka.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memutuskan waktu pelaksanaan fit and proper test calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah surat yang diterima oleh pemimpin DPR dari presiden Joko Widodo (Jokowi) dibacakan dalam sidang paripurna. Paling telat, uji kepatutan dan kelayakan itu digelar akhir Oktober nanti.
"Komisi III menunggu sidang paripurna dulu, kalau sudah diputuskan nanti akan disusun jadwalnya kapan. Selama itu belum terlaksana, berarti belum bisa. Surat yang diterima DPR sudah dua minggu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Meskipun demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) itu menyatakan bahwa Komisi III DPR telah menargetkan fit and proper test capim KPK akan selesai sebelum tanggal 31 Oktober 2015.
-
Bagaimana proses seleksi Capim KPK dilakukan? Ghufron menjelaskan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 sudah sesuai dengan ketentuan, yang mengharuskan terbentuknya pansel enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK 2019-2024 habis.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
"Dalam masa sidang ini diselesaikan. Meskipun DPR punya waktu sampai 30 hari tapi kita menargetkan sebelum tanggal 31 Oktober," terang Arsul.
Arsul menuturkan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan para capim KPK dinilai berdasarkan pembuatan paper. Menurutnya, metode penilaian tersebut sama dengan tahun lalu.
Setelah para capim KPK membuat dan menampilkan karya papernya di Komisi III, maka anggota komisi itu akan segera mengambil keputusan untuk memilih pimpinan lembaga antirasuah itu. Arsul juga mengatakan pihaknya akan langsung memilih calon Ketua KPK dengan mekanisme voting.
"Kita langsung pilih mereka, berdasarkan voting atau suara terbanyak," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca Selengkapnya
Diketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca Selengkapnya
Puan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca Selengkapnya
DPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca Selengkapnya
Pansel akan berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya untuk memastikan para calon pimpinan KPK mempunyai rekam jejak yang bersih.
Baca Selengkapnya
Apabila 10 kandidat yang akan dikirim ke DPR adalah orang-orang bermasalah, pasti memberidampak pada kinerja KPK ke depannya.
Baca Selengkapnya
Buka Pendaftaran 26 Juni-15 Juli 2024, Pansel Cari Calon Pimpinan KPK Berintegritas Tinggi
Baca Selengkapnya
Ivan menyebut, angka tersebut masih berpotensi bertambah. Sebab penutupan baru dilakukan pada malam nanti pukul 23.59 WIB.
Baca Selengkapnya
Pihaknya membutuhkan aspirasi terkait proses seleksi capim dan dewas KPK
Baca Selengkapnya
Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca Selengkapnya
Hasil rapat bersama Komisi II nantinya akan dilanjutkan dengan rapat harmonisasi bersama Kemenkum HAM.
Baca Selengkapnya