Follow
Fadli Zon kritik kantor kepala staf presiden dipakai relawan Jokowi untuk Pilpres
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keras keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjadikan kantornya sebagai tempat rapat persiapan relawan Joko Widodo di Pilpres 2019.
Kritik ini menyusul pertemuan antara Ketua Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai dengan Deputi IV KSP yang membidangi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo di kantor KSP beberapa waktu lalu.
Menurut Fadli, penggunaan kantor KSP sebagai tempat rapat relawan Jokowi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
"Itu bisa dikategorikan abiuse of power," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).
Selain penyalahgunaan kekuasaan, Fadli menilai pemakaian kantor KSP sebagai tempat rapat relawan bisa dikategorikan potensi korupsi. Sebab, uang negara digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini karena operasional KSP dibiayai oleh APBN.
"Dan juga bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya," tegasnya.
Fadli menegaskan, tugas KSP adalah menyiapkan segala hal yang terkait dengan kinerja Presiden sebagai kepala negara bukan calon presiden di Pilpres 2019.
"Dia harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan bukan sebagai calon presiden lagi," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya
Kunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca Selengkapnya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca Selengkapnya
Kaesang sebagai warga negara punya hak untuk berpolitik. Termasuk menjadi ketua umum partai.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai majunya sekretaris pribadi Presiden Jokowi dan istrinya Iriana pada Pilkada 2024 sebagai bentuk nepotisme.
Baca Selengkapnya
Tuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinan lewat Pemilu.
Baca Selengkapnya