Fahri soal Wacana Larang Eks Koruptor Nyalon Lagi: KPU Jangan Ikut-Ikutan Bikin UU

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju wacana KPU melarang eks napi koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah pada Pilkada 2020. Menurut Fahri bukan tugas KPU untuk membuat undang-undang. Tugas tersebut merupakan domain daripada DPR.

"Saya nggak setuju kalau KPU ikut-ikut bikin undang-undang, KPU itu jaga administrasi penyelenggaraan pemilu aja. Jangan ikut, jangan membuat politik penyelenggaraan pemilu. Itu domainnya regulasi domainnya DPR, domainnya politik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Dia menyarankan KPU fokus memperbaiki beberapa masalah penyelenggaraan pemilu kemarin. Fahri menyoroti beberapa hal, seperti kotak suara dari kardus, sampai data pemilih yang bermasalah.

"KPU ini pekerjaannya gak dikerjakan, pekerjaan orang lain mau dikerjakan. Suka begitu ya orang-orang kita itu ya? Kerjaan gak dikerjain, kerjaan orang dikerjain," ucapnya.

Menurut bekas politikus PKS itu, undang-undang saat ini belum melarang eks napi korupsi menjadi calon kepala daerah. Kalau mau merevisi juga butuh waktu. Namun, Fahri menegaskan, KPU jangan langsung membuat aturan sendiri.

"Yasudah sabar kalau belum selesai ya pakai yang ada dulu. Jangan kalau DPR belum kerja terus dia mau bikin sendiri. Enak aja dia mau jadi regulator juga," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU membuka wacana untuk melarang eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah di Pilkada serentak. Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, UU Pilkada harus direvisi. Wacana pelarangan itu mencuat setelah Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang berkasus dua kali di KPK.