Gerindra: Kenapa Luhut lebih patuh ke Ahok daripada Jokowi?

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk melanjutkan mega proyek reklamasi pulau G di teluk Jakarta. Padahal di era Rizal Ramli, proyek itu dihentikan karena dinilai banyak melanggar aturan.

Menanggapi hal itu, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan Luhut agar mematuhi perintah Presiden Joko Widodo. Sebab menurut dia, Jokowi ingin keputusan reklamasi menunggu kajian dari Bappenas.

"Keputusan Luhut meneruskan reklamasi ini sangat berbeda dengan keputusan Presiden, bahwa reklamasi menunggu kajian Bappenas. Ini jadi pertanyaan besar, kenapa Pak Luhut lebih patuh ke Ahok daripada ke Presiden?" kata Andre kepada wartawan, Senin (19/9).

Presiden Jokowi pada akhir April lalu menginstruksikan Bappenas untuk mengintegrasikan perencanaan terkait proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

Presiden juga menegaskan, tidak boleh ada pelanggaran dari aturan yang berlalu sehingga harus ada sinkronisasi di semua kementerian dan lembaga agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sendiri menyatakan kajian proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara akan selesai pada Oktober 2016 mendatang.

"Reklamasi ini sebenarnya untuk siapa? Kita tidak bicara SARA, tetapi faktanya di lapangan kan memang seperti itu, kenapa juga Ahok membela mati-matian soal reklamasi. Kalian bisa lihat siapa pengusahanya di situ, lalu siapa yang akan menghuninya juga," tutur Andre.

Menurut Andre, Menko Luhut seharusnya juga memperhatikan dari sisi hukum persoalan reklamasi. Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 telah memerintahkan penundaan pelaksanaan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Pernyataan Luhut bahwa dirinya akan meneruskan megaproyek reklamasi, kata Andre, tidak selaras dengan pernyataan dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Khususnya mengenai dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) dan desain ulang yang hingga kini belum dipenuhi pengembang.

"Sampaikan semua secara utuh ke publik, jangan ditutup-tutupi. Ada kepentingan apa di balik proyek reklamasi ini? Kalau mau jujur, proyek ini juga bertentangan dengan program Nawa Cita Jokowi, kenapa ngotot diteruskan?" kata dia.

"Masalah yang harus diselesaikan masih banyak, pertumbuhan ekonomi melambat, APBN bolong-bolong, hancur-hancuran, jangan ditambahi masalah baru dengan meneruskan reklamasi. Saatnya Presiden bertindak tegas, copot Luhut," tambah dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa adanya perbedaan pendapat antara Menteri di Kabinet Kerja. Dia mengatakan, terkait reklamasi belum dibahas secara khusus dalam rapat terbatas.

"Sebenarnya tidak ada perbedaan. Memang kemarin kita tidak ratas dengan urusan yang berkaitan dengan reklamasi," kata Pramono di Kantornya, Kamis (15/9).

Pramono menjelaskan, dalam rapat terbatas, Selasa (12/9) membahas terkait industri pengembangan perikanan, sehingga bukan membahas terkait polemik reklamasi ini.

"Saya ingin meluruskan karena banyak pertanyaan tentang reklamasi apakah sudah diputuskan dalam ratas. Kemarin kita tidak membahas ratas tentang reklamasi yang kita bahas adalah bagaimana industri perikanan dengan illegal fishing yang sudah kita galakkan, ikan banyak di laut industrinya juga bisa ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait reklamasi di Teluk Jakarta, Pramono enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya mengatakan, apabila nantinya reklamasi dilanjutkan atau tidak harus diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pokoknya penyelesaiannya dengan peraturan perundangan yang ada," ujarnya.