Golkar Rekomendasikan Lembaga Survei Pendukung Anies dan Ganjar di Pilkada 2024
DPP Golkar meminta agar seluruh DPD menggunakan lembaga survei yang direkomendasikan
DPP Golkar meminta agar seluruh DPD menggunakan lembaga survei yang direkomendasikan
Golkar Rekomendasikan Lembaga Survei Pendukung Anies dan Ganjar di Pilkada 2024
DPP Partai Golkar mengeluarkan surat edaran tentang persiapan menghadapi Pilkada serentak yang digelar November 2024.
Dalam surat yang diterima merdeka.com tersebut, DPP Golkar meminta agar seluruh ketua atau Plt DPD partai untuk menggunakan lembaga survei yang telah direkomendasikan oleh DPP.
Surat itu diteken langsung oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus.
Menariknya, dari 14 lembaga yang direkomendasikan ada beberapa lembaga yang pada Pilpres 2024 lalu mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin.
Diketahui, Golkar merupakan salah satu parpol pengusung Prabowo-Gibran.
Bahkan, sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi juga digandeng Partai Golkar.
Misalnya saja, Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC) dan Polmark Indonesia.
Kedua lembaga survei tersebut paling vokal mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka juga kerap mengkritik Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Founder & CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah terang-terangan ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera dimakzulkan.
Alasannya, ia mengatakan Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.
“Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian Pemilu 2024,” kata Eep pada 9 April 2024 lalu.
Eep merupakan salah satu konsultan politik parpol pendukung Anies-Cak Imin.
Senada, pendiri Lembaga SMRC, Saiful Mujani juga lantang mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Lembaga Profesor ilmu politik tersebut kerap membuat riset yang hasilnya positif untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Senada, Charta Politika milik Yunarto Wijaya juga kerap mengkritik keras dan berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilu 2024.
