Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ada Campur Tangan Jokowi
Merdeka.com - Kehadiran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Projo Budi Arie di Silahturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu menimbulkan dugaan koalisi ini dibentuk untuk mendorong calon presiden yang didukung Presiden Joko Widodo.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Zainudin Amali membantah. Ia meminta Presiden Jokowi tidak ditarik-tarik ke isu koalisi Pemilu 2024.
"Enggak lah. Enggak seperti itu. Kasihan Pak Presiden Jokowi," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Kenapa Gibran tidak menjawab pengaruh Jokowi di Bali? 'Iya itu biar warga yang menilai yah,' imbuhnya.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
Amali menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak memberikan instruksi apapun soal KIB, juga tidak ada arahan khusus.
"Beliau itu tidak ada instruksi apapun, tidak ada arahan apapun," tegas Menpora RI ini.
KIB dibentuk atas kerjasama antara Golkar, PPP dan PAN secara alami. Amali klaim tidak ada campur tangan Jokowi dalam membangun KIB.
"Jadi itu alami, alami aja tercipta kerja sama di antara partai-partai. Enggak ada campur tangan presiden, saya jamin itu. Pak presiden tidak ikut campur terhadap kebijakan masing-masing partai," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu bakal mengisi posisi Ketua Dewan Pembina Golkar.
Baca SelengkapnyaPertemuan Jokowi dan Airlangga dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan bakal menjadi kader partai Golkar pada Kamis (7/11) sore ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya