Humphrey Djemat Sebut Ada Partai Minta Uang Rp500 M ke Calon Menteri
Merdeka.com - Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengungkap ada bakal calon menteri Presiden Joko Widodo yang diminta partai politik uang kontribusi agar disodorkan namanya. Uangnya bernilai fantastis hingga Rp500 miliar.
Humphrey menyebut orang tersebut sudah disukai Presiden Joko Widodo. Namun, kemudian ada partai yang mendekatinya.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, harus bisa kontribusi Rp500 miliar," ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Humphrey menolak menyebutkan partai apa yang dia maksud. Namun, dia mengatakan, orang tersebut menolak tawaran partai karena harus membayar uang.
"Karena dia memang orang profesional ya, itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," jelasnya.
Preseden Buruk
Humphrey menyebut, tidak menutup praktik demikian juga terjadi ke calon menteri lainnya. Dia berharap partai politik berbenah dengan sistem rekrutmen yang tidak transaksional.
"Tapi kalau terjadi seperti ini kemungkinan bisa terjadi dengan yang lain kan. Jadi praktik semacam ini sudah jadi preseden. Kebetulan itu teman saya," kata dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar tidak membantah bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaJoice Triatman mengungkapkan bahwa acara yang digagas NasDem menggunakan uang dari Kementan
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku banyak pihak ingin menyumbangkan dananya untuk menyukseskan kampanye
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud pun terkesima karena partai-partai koalisi itu memilih sosok yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaPDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.
Baca Selengkapnya