Ical soal dana parpol: Kalau dibatalkan ya sudah, susah-susah amat
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie tidak mau ambil pusing jika pemerintah membatalkan kenaikan dana parpol.
"Kalau dibatalkan ya sudah, enggak ada masalah, susah-susah amat. Kan berarti bahwa parpol mesti cari dana sendiri, enggak masalah," tukasnya usai acara buka puasa bersama di Kantor DPP Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).
Sementara itu, di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Setya Novanto mengatakan, dana itu sangat dibutuhkan oleh semua partai politik untuk membiayai kegiatan mereka.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa Ganjar tidak heran dengan pernyataan Prabowo? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak heran dengan pernyataan tersebut. Sebab, menurut dia, banyak pihak yang mengklaim saat masa kampanye.
-
Kenapa Kemendag gak mau ubah Permendag 8? 'Sampai saat ini, tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8, tidak ada sama sekali,' kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (15/7).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Cak Imin dilema soal Pilkada Jakarta? Saya sejak keputusan banyak yang harus diambil, dilemanya saya tidak ikut-ikut, saya serahkan ke Desk Pilkada,' kata Cak Imin kepada wartawan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7).
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
"Saya rasa semua partai sangat membutuhkan, caranya tentu saya serahkan kepada pemerintah. Saya rasa sangat perlu dengan situasi sekarang, parpol-parpol sangat membutuhkan. Tentu besarannya juga disesuaikan," ujarnya.
Ditanya berapa jumlah dana bantuan parpol yang ideal, Setya mengatakan, "Dulu kan Rp 1000 sekarang (idealnya) sudah Rp 2000 sekian. Tentu ini masing-masing parpol kan sudah ada hitungannya secara jelas."
Pendapat berbeda dilontarkan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Dia merasa malu jika sampai sebuah parpol mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Bagi HT, parpol haruslah memiliki dana sendiri untuk melayani masyarakat.
"Saya dalam hal ini kalau ditanya saya enggak setuju. Uang negara itu untuk bangun negara, parpol harus punya dana sendiri untuk melayani rakyat," tegas HT.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menyinggung capres dan cawapres yang tidak mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Baca SelengkapnyaAturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya