Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ical soal dana parpol: Kalau dibatalkan ya sudah, susah-susah amat

Ical soal dana parpol: Kalau dibatalkan ya sudah, susah-susah amat Aburizal Bakrie. Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie tidak mau ambil pusing jika pemerintah membatalkan kenaikan dana parpol.

"Kalau dibatalkan ya sudah, enggak ada masalah, susah-susah amat. Kan berarti bahwa parpol mesti cari dana sendiri, enggak masalah," tukasnya usai acara buka puasa bersama di Kantor DPP Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).

Sementara itu, di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Setya Novanto mengatakan, dana itu sangat dibutuhkan oleh semua partai politik untuk membiayai kegiatan mereka.

"Saya rasa semua partai sangat membutuhkan, caranya tentu saya serahkan kepada pemerintah. Saya rasa sangat perlu dengan situasi sekarang, parpol-parpol sangat membutuhkan. Tentu besarannya juga disesuaikan," ujarnya.

Ditanya berapa jumlah dana bantuan parpol yang ideal, Setya mengatakan, "Dulu kan Rp 1000 sekarang (idealnya) sudah Rp 2000 sekian. Tentu ini masing-masing parpol kan sudah ada hitungannya secara jelas."

Pendapat berbeda dilontarkan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Dia merasa malu jika sampai sebuah parpol mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Bagi HT, parpol haruslah memiliki dana sendiri untuk melayani masyarakat.

"Saya dalam hal ini kalau ditanya saya enggak setuju. Uang negara itu untuk bangun negara, parpol harus punya dana sendiri untuk melayani rakyat," tegas HT.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bahlil Pedas Sindir Capres-Cawapres Tak Dukung IKN
VIDEO: Bahlil Pedas Sindir Capres-Cawapres Tak Dukung IKN "Alhamdulillah Mereka Sudah Kalah"

Bahlil Lahadalia menyinggung capres dan cawapres yang tidak mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Baca Selengkapnya
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres

Cak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar

Cak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya