Isu penistaan dan radikalisme agama disinggung di rapimnas Demokrat
Merdeka.com - Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tengah memasuki sesi acara 'Rakyat Beraspirasi & Demokrat Beri Solusi'. Acara ini dimulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Dalam sesi ini, Demokrat menjaring aspirasi dari masyarakat dilanjutkan dengan pemberian solusi atas masalah yang dihadapi.
Untuk sesi pertama, Demokrat mendengarkan aspirasi dari para tokoh dan pemuka agama. Para pemuka agama menyampaikan banyak keluhan. Maraknya penistaan dan kriminalisasi terhadap pemuka agama sampai isu toleransi antar umat agama.
Romo Andre sebagai perwakilan gereja Katolik Indonesia berharap Demokrat melakukan pendidikan politik untuk melawan radikalisme agama. Tujuannya demi persatuan bangsa.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang mengatakan kepercayaan harus diperjuangkan? Ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. - Chairil Anwar
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
"Mari kita bersama Partai Demokrat ini mengupayakan sebuah politik pendidikan melawan radikalisme agama penyempitan agama itu bahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa," kata Andre di SICC, Senayan, Jakarta, Minggu (11/3).
Merespon aspirasi para pemuka agama, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ee Mangindaan menegaskan para pemuka agama harus mencari kebenaran dari isu-isu penistaan agama yang berkembang. Jika terbukti benar, Demokrat mendukung kasus tersebut diusut sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Kalau ada penistaan kita saring dulu apa benar tidak. Mari kita selesaikan secara hukum yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang mengajak semua pihak untuk menjaga Peraturan Bersama Dua Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Aturan ini, kata dia, bisa menjadi sarana untuk merawat keberagaman dan toleransi umat beragama serta mencegah terjadinya penistaan agama.
"Untuk menjaga bagaimana peraturan di era pak SBY ini kita jaga rawat dan tunjukkan kepada rakyat," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia
Baca SelengkapnyaNasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku akan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDemikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana.
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.
Baca SelengkapnyaPenyidik Dit Tipidum telah memeriksa 19 saksi kasus dugaan penistaan agama Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaDir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, temuan tindak pidana itu berdasarkan hasil gelar perkara.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaUntuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca SelengkapnyaAnies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting
Baca SelengkapnyaMenteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca SelengkapnyaZulhas tidak ada maksud melecehkan dan menistakan agama
Baca Selengkapnya