Jaga Persatuan, Pemenang Pilpres 2019 Diminta Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

Merdeka.com - Panasnya kontestasi Pilpres 2019 memunculkan dorongan untuk rekonsiliasi pasca KPU umumkan pemenang pada 22 Mei nanti. Bahkan ada usulan, presiden terpilih nantinya membuat kabinet rekonsiliasi untuk meredam terpecahnya rakyat pasca pemilu.

Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat terkoyak. Sehingga, para menteri nantinya diisi oleh orang-orang terbaik dari koalisi Jokowi maupun Prabowo.

"Menurut saya prioritas utama bagi kita sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014. Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata Qodari kepada wartawan, Jumat (10/5).

Kabinet rekonsiliasi ini dirasa perlu mengingat masa Pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah. Qodari lalu menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki jarak suara kemenangan di angka 80-90%, mulai dari Aceh, Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga, atau NTT, Sulut dan Bali yang dikuasai Jokowi.

Menurutnya, perolehan suara ekstrem itu membuat polarisasi di masyarakat semakin tajam bahkan dianggap sebagai 'darurat nasional' sehingga perlu adanya rekonsiliasi nasional dan total sebagai upaya politik jalan tengah.

"Jadi untuk meredam jangan sampai situasi kondisi yang makin lari ujung ke ujung ini, makin ke kanan ke kiri makin jauh. Menurut saya mau provinsi kecil besar, inti cerita dari Pilpres 2019 ini adalah polarisasi yang makin jauh dan tajam. Jadi tema utama kita pasca pilpres ini bagaimana merangkul berbagai kalangan jangan sampai pecah atau bubar. Saya melihat ada sekat yang makin tinggi di antara anak bangsa ini dan itu harus dicarikan solusinya bersama-sama," tuturnya.

"Kita kali ini ngomong prioritas kita adalah persatuan bangsa. Kalau dulu harus profesional, jangan dari partai, kalau bisa kali ini semua partai masuk. Jangan juga membaca demokrasi dalam kondisi normal, misalnya harus ada oposisi. Nggak lah. Kali ini nomor satu itu bukan kontrol, tapi persatuan dan kesatuan bangsa," usul Qodari.

Qodari menilai, oposisi tetap berjalan secara fungsional. Pertama dari DPR, kedua dari media massa, ketiga dari masyarakat. Kesimpulannya, siapapun yang terpilih diharapkan ada kabinet rekonsiliasi nasional, supaya merekatkan yang selama ini menjauh, menjahit kembali ke kebangsaan kita yang seperti tertarik selama masa Pilpres.