CSIS Nilai Prabowo Akomodir Partai Nonparlemen di Kabinet Merah Putih Demi Stabilitas Nasional
Langkah ini disebutnya untuk menunjukkan perhatian Prabowo dalam menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk sejumlah orang untuk menjadi menteri-wakil menteri hingga staf khusus dan utusan khusus. Beberapa orang yang ditunjuk berasal dari dalam dan luar Parlemen, Senayan.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan, penunjukan itu untuk menjaga stabilitas politik, baik di dalam maupun di luar parlemen.
"Partai seperti PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora yang tidak memiliki kursi di DPR tetap diberi posisi di pemerintahan untuk memastikan stabilitas politik di luar parlemen," kata Arya dalam media briefing di Auditorium CSIS Building, Jakarta, Jumat (25/10).
Selain partai-partai non-parlemen. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menggandeng sejumlah kelompok bisnis, agama, dan relawan untuk masuk dalam kabinet Merah Putih.
Langkah ini disebutnya untuk menunjukkan perhatian Prabowo dalam menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.
"Ini adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan di dalam dan di luar DPR," ujarnya.
Selain itu, strategi ini dinilainya untuk memperlihatkan kabinet pemerintahan sekarang ini tidak hanya berfokus pada kekuatan di parlemen, tetapi juga mengutamakan dukungan dari elemen-elemen non-parlemen demi memastikan pemerintahan yang stabil dan efektif.
Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Arya juga ingin agar pemerintah melakukan evaluasi berkala dan reshuffle jika diperlukan untuk menjaga efektivitas kabinet.
"Kabinet yang gemuk ini perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan," ucapnya.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara berkala ini penting dilakukan untuk memastikan kinerja kabinet yang gemuk ini tetap optimal dan tidak terganggu oleh konflik internal.
Selain itu, ia juga ingin agar Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak ragu untuk melakukan reshuffle kabinet jika ada pembantunya itu yang memang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik.
"Reshuffle bisa dilakukan bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik jika diperlukan, demi memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan lancar," pungkasnya.
