Januari, Golkar putuskan ketua DPR pengganti Setya Novanto
Merdeka.com - Pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar akan segera diputuskan. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno membahas calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto yang kini ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP pada awal tahun 2018.
"Insya Allah minggu pertama Januari sekaligus menentukan calon ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP, Slipi, Jakarta, Jumat (22/12).
Disinggung soal sosok calon Ketua DPR, Nurdin menolak membocorkan. Nurdin hanya memberikan kriteria umum calon Ketua DPR. Calon Ketua DPR harus sosok yang bisa menjalankan amanah rakyat, tiga fungsi DPR serta menjaga nama baik Golkar.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang sedang disusun Golkar untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024. Golkar Usung Airin di Pilgub Banten 2024!
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Itu nanti akan kita bicarakan, bahwa tentu kita memilih orang yang pertama, bisa menjadi speaker yang baik untuk DPR," ujarnya.
Selain soal pergantian Ketua DPR, pleno itu juga akan membahas masalah posisi Golkar di keanggotaan Pansus Hak Angket KPK serta evaluasi atas kerja partai sejauh ini. Golkar menginginkan Pansus segera menyelesaikan tugasnya dan mengambil kesimpulan.
"Kita akan melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan berbangsa dan negara termasuk dari pada langkah politik di DPR RI," tukasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Golkar segera menentukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum dalam rapat pleno
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaAGK mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai PLT ketua umum Partai Golkar dilkukan secara musyawarah mufakat.
Baca SelengkapnyaAgung melanjutkan untuk nama-nama yang akan ditunjuk partai tentu akan mengikuti hasil rapat pleno, termasuk kemungkinan Agus Gumiwang menjadi pelaksana tugas.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaAirlangga Terbitkan 1.040 Penugasan untuk Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut informasi itu dia terima dari Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Erwin Aksa.
Baca SelengkapnyaAdies mengatakan pihaknya akan memutuskan kandidat Plt Ketum melalui rapat pleno yang digelar pada malam ini Selasa (13/8) dengan dihadiri pengurus.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, pada Sabtu (10/8) malam.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut Munas Golkar mendatang berpeluang mengubah AD/ART kepartaian.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto menepis jika agenda Dewan Pakar itu untuk melengserkannya sebagai pemimpin Golkar.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca Selengkapnya