Ketika Sang Jenderal dan Mayor Berebut Takhta Demokrat

Merdeka.com - "Memutuskan menetapkan Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2025."

Demikian hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Bak membuat hukum di atas hukum, pengukuhan Moeldoko yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) terjadi saat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masih memegang pucuk pimpinan Partai Demokrat.

Seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan, peristiwa penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sempat diungkap AHY. Saat itu AHY menyebut sebagai kudeta, upaya pengambilalihan Partai Demokrat yang dilakukan orang lingkar dalam Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY mengungkap hal itu dalam siaran telekonferensi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakata Pusat pada 1 Februari 2021 lalu.

Sebelum telekonferensi, AHY terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan khusus di Kantor DPP yang membahas adanya gerakan perebutan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi partai demokrat," tegas AHY kala itu.

"Menurut kesaksian, dan testimoni gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ungkap AHY.

"Lebih lanjut gerakan ini juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting dari presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," tambah AHY.

Selanjutnya, Demokrat membeberkan orang yang dimaksud adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu disebut-sebut telah 'bergerilya' langsung mendekati, merayu hingga menemui para kader Demokrat mulai dari tingkat pusat maupun daerah.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat keterangan tertulis kepada merdeka.com.

Herzaky mengungkap, Moeldoko nekat 'menggoyang' kepemimpinan AHY demi pencapresan 2024. Demokrat akan ia jadikan sebagai kendaraan memenuhi ambisi duduk di kursi RI 1.

Bantahan Keras Moeldoko

Mengetahui namanya disinggung dalam upaya kudeta AHY, Moeldoko meradang. Saat itu, sang Jenderal Bintang Empat (purnawirawan) menyindir AHY jangan jadi pemimpin yang gampang baper. Bahkan, ia begitu emosional saat Jokowi, bosnya turut diseret dalam Kemelut Partai Demokrat.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.

Moeldoko pun meminta agar tidak ada pihak yang menekannya. Sebab saat ini dia tidak mau ikut campur dalam masalah tersebut.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya. Saya ingin mengingatkan, karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini," ungkap Moeldoko.

"Saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja," tambahnya.

Meski demikian, Moeldoko tak membantah pernah menemui sejumlah kader Demokrat. Namun, ia berkilah hanya sebatas 'ngopi' bareng, membahas joke ringan, seni juga olahraga.

"Ngopi membuka wawasan kita. Kenapa untuk ngopi saja, harus pakai lapor atau minta izin. To menurut sebuah artikel di @natgeoindonesia 'Minum Kopi Bermanfaat Bagi Pendengaran' a.k.a bisa mencegah gangguan pendengaran," katanya.

Senjata Makan Tuan

Waktu berjalan baru 32 hari sejak bantahan serta sindiran keras Moeldoko yang bertubi-tubi diarahkan ke AHY, fakta berkata lain.

Bantahan keras itu bak senjata yang memakan tuannya. Moeldoko bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Malah, kesediaannya itu disampaikan Moeldoko melalui sambungan telepon dari Jhoni Allen Marbun, pecatan kader Demokrat yang memimpin jalannya KLB Deli Serdang.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan sodara untuk kita terima menjadi ketua umum," katanya.

Terang Benderang

Kini Moeldoko tak lagi bisa mengelak. Ia sudah jelas-jelas secara terang benderang terlibat dalam gerakan kudeta di tubuh Partai Demokrat.

"Terkait keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak kini terang benderang," ujar AHY dalam konferensi pers menanggapi KLB Demokrat Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko meruntuhkan pernyataannya sendiri yang mengaku tidak tahu menahu, tidak terlibat bahkan menyebut masalah ini hanya persoalan internal.

"Faktanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat jelas bukan masalah internal Demokrat. Segelintir kader mantan kader yang semangat sekali melakukan KLB tidak mungkin punya semangat kalau tidak dapat dukungan dari KSP Moeldoko," tegas AHY.

AHY mengatakan, motif keterlibatan Moeldoko dalam kudeta tidak berubah, ingin mengambil Partai Demokrat yang sah.

"Puncaknya KLB ilegal maka artinya motif keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah ingin mengambil alih Demokrat yang sah jauh dari moral dan etika politik," tegasnya. (mdk/rhm)