Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menunjuk Asisten Operasi (Asops) Polri Irjen Pol Muhammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin menjadi Penjabat Gubernur di Sumatera Utara. Hal itu dilakukan Tito, saat Polri diminta untuk memberikan dua nama oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi PJ Gubernur yang masa periode di Daerah itu akan usai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa semua itu hanyalah baru wacana saja.

"Pak Mensesneg sudah mengatakan, itu kan baru wacana," kata Zulkifli Hasan di Masji Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, ternyata dirinya pun berharap agar wacana tersebut tak betul-betul terjadi. Hal itu juga disampaikan oleh Zulhas sapaan akrabnya karena itu langsung disampaikan oleh Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Kalau baru wacana mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kan baru wacana kata Mensesneg loh, kan berarti nada-nadanya enggak setuju," tandasnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa ada dua Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pada saat Pilkada serentak 2018.

"Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Martinus di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini pun menyebut bahwa dua Pati Polri tersebut yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

"Informasi ini kami masih menunggu surat resminya (dari Kemendagri), sehingga bisa kami ketahui siapa yang akan menduduki jabatan sementara," ujarnya. (mdk/bal)