Ketum PAN sebut hak angket KPK bisa jatuhkan pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan tegas menolak hak angket yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak angket, kata Zulkifli, dapat membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jatuh karena pada ujungnya akan menyatakan pendapat ke Presiden.
"(Ujungnya) menyatakan pendapat. Bisa jatuh pemerintah," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/5).
Zulkifli heran penyebab hak angket didasari atas kegeraman sejumlah anggota DPR yang meminta KPK membuka rekaman adanya dugaan telah menekan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Sebab itu, ia heran hak angket justru didukung oleh fraksi yang merupakan pendukung pemerintahan.
-
Apa yang Zulhas katakan tentang PAN? “Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk bangsa. Maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan yang niscaya. PAN juga milik NU, bahkan melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah partai milik semua anak bangsa. Matahari yang selalu menyinari tanpa membeda-bedakan.“ Tutur Zulhas dalam pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-25 PAN di Jakarta (28/8).
-
Siapa yang mendukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Siapa yang berhak mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Kenapa Koalisi Perubahan rapat membahas hak angket? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Katanya soal rekaman. Tapi kalau rekaman aja masa diangket sih?" kata Ketua MPR ini.
Zulkifli menegaskan, hak angket dapat mengganggu kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Padahal, KPK saat ini tengah disibukkan setelah kembali menggarap kasus korupsi besar yaitu kasus korupsi Bantuan Likuidias Bank Indonesia (BLBI).
"KPK sedang tugas yang begitu penting justru sekecil apapun gangguan jangan. Karena lagi berat ini yang dihadapi BLBI," ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut Zulkifli, partainya tak akan mengirimkan perwakilan untuk masuk ke dalam Panitia Khusus (Pansus). Zulkifli mengatakan, apabila nantinya tercapai kuorum sehingga Pansus terbentuk, partainya akan melawan sehingga hak angket akan gugur.
"Kita akan lawan dengan cara apapun. Kalaupun tidak mengirim utusan bisa menyelesaikan masalah, kita tidak mengirim. Tapi kalau tidak, ya kita bertarung di dalam, akan melawan," jelas Zulkifli.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku baru menyiapkan nama-nama anggota Pansel Capim KPK.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya