Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Usulan itu muncul untuk mengusut berbagai isu soal kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus menggaungkan adanya hal tersebut di DPR RI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan merespon secara detail terkait hak angket tersebut.
Sebab, dia menilai hak angket merupakan kewenangan dari DPR RI.
"Itu urusan DPR, silahkan tanyakan ke DPR," kata Presiden Jokowi singkat, di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3).
Diberitakan sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ditemani Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid menyampaikan koalisinya satu suara untuk mengajukan hak angket di DPR RI.
Usulan itu muncul untuk mengusut berbagai isu soal kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hak angket menjadi salah satu dari tiga hak istimewa yang dimiliki lembaga legislatif untuk menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan kontrol aktivitas lembaga eksekutif atau pemerintah.
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Ganjar serius terkait wacana untuk mendorong hak angket. Menurutnya, hak angket adalah yang paling bagus untuk mengklarifikasi berbagai dugaan kecurangan.
Nantinya, DPR akan melakukan penyelidikan, pemanggilan saksi, penggalian data dan fakta serta kajian dari ahli. Sehingga, publik bisa melihat dan menyimpulkan.
"Kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II saja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker saja dulu," kata Ganjar.
Ditanya soal keseriusan dan kesiapan, Ganjar memastikan Fraksi PDIP di DPR telah siap mengakukan hak angket. Sebab, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan siap.
“Kami tidak pernah tidak serius. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya," ucapnya.
Keresahan akan dugaan kecurangan Pemilu Presiden tak hanya dimunculkan dari Ganjar. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menyuarakan hal sama.
Anies menyatakan partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang diusulkan Ganjar.
"Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," katanya.
Kemarin, Minggu (3/3), Anies kembali meyakini, jalan menuju pengguliran hak angket akan berjalan mulus di gedung parlemen.
Koalisi Perubahan yang terdiri dari tiga partai politik yakni NasDem, PKB dan PKS, siap mengawal.
“Bismillah insyaallah yang tiga partai ini, partai perubahan itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu mulainya di situ,” kata Anies.
