Koalisi Jokowi Kawal Pelaksanaan Visi dan Misi Presiden Lewat AKD DPR
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR harus mengawal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Salah satu cara mengawalnya dengan mengisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR dengan partai koalisi pendukung pemerintah.
"Bukan dalam artian itunya, tapi kita harus jaga mereka ini kan menyampaikan program kerjanya di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) nya, program yang dilaksanakan harus kita kawal juga," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Cucun mengatakan, hal semacam itu memang perlu dilakukan. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi Jokowi bisa terlaksana dengan baik.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Siapa yang didukung oleh PKB untuk Pilgub Jakarta 2024? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
"Siapapun yang pegang AKD sama-sama menjaga para kader-kader partainya yang dipercaya Pak Presiden untuk menduduki kabinet di sini keputusan-keputusannya untuk tujuan percepatan kesejahteraan pembangunan masyarakat harus kita kawal. Teman-teman kan paham juga, kadang-kadang hanya untuk memperlihatkan positioning oposisi koalisi kan bisa terlihat, kadang program bagus malah engga jalan, itu harus kita kawal," ungkapnya.
Tambahnya tidak selalu menteri yang dijabat oleh partai tertentu maka pimpinan komisinya harus diisi oleh partai yang sama. Sebab, kata dia, komisi dipimpin secara kolektif kolegial.
"Tidak perlu sampai PKB juga kan kalau di koalisi, sesama teman koalisi kita saling jaga kita bareng-bareng, mungkin tak perlu sama PKB, bisa sama fraksi lain tapi sama-sama di koalisi," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY meminta agar Partai Demokrat harus berperan banyak dalam masa transisi tersebut.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaKIM Plus merupakan nama untuk koalisi yang terdiri atas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai-partai di luar koalisi itu.
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan pentingnya pihak yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaSBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaPosisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini diharapkan AHY mampu membantu kabinet Prabowo-Gibran ke depan.
Baca SelengkapnyaKoalisi 4+1 terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat plus Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaDukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Selengkapnya