Perubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony menyindir gaya hidup komisioner KPU yang dinilai sangat glamor. Riswan menilai, perubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Riswan menyebut, komisioner KPU kerap menyewa jet pribadi, dugem hingga bermain wanita. Hal tersebut sudah diketahui oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal itu disampaikan Riswan saat rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
"Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp56 triliun itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita enggak dengar itu pasti DKPP tahu, nggak mungkin enggak tahu, belum lagi wanitanya," kata Riswan.
Riswan bahkan meminta DKPP untuk membuka persoalan tersebut dalam rapat kerja dan meminta rapat dilakukan secara tertutup.
"Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaaan kalau nggak mau terbuka kita minta tertutup," ujar Riswan.
Selain itu, Riswan mengusulkan untuk efisiensi agar anggaran KPU dipangkas mulai tahun 2025 nanti.
“Oleh karenanya, kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada pilkada kita kecilin saja ketua jangan lagi miliar-miliar, triliunan,” pungkasnya.
Komisi II DPR meminta DKPP untuk membuka persoalan tersebut dalam rapat kerja dan meminta rapat dilakukan secara tertutup.
Riswan Tony menyebut pejabat KPU itu sampai menyewa jet pribadi, dugem hingga soal wanita.
Baca Selengkapnya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca Selengkapnya
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnya
Guspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca Selengkapnya
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi