KPU RI sebut tren partisipasi warga buat nyoblos terus menurun
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar rapat koordinasi persiapan akhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di Kantor KPU Pusat. Komisioner KPU Hadar Gumay, mengungkapkan tren partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun Pilkada terus menurun setiap periodenya.
Kondisi itu terjadi mulai dari Pileg 2014, Pilpres 2014 dan Pilkada Serentak tahun 2015 lalu. "Data partisipasi masyarakat di pilkada terus turun. Pileg 2014 angkanya 75,11 persen, Pilpres 2014 angkanya 71,31 persen, dan Pilkada 2015 angkanya 69,14 persen," ujar Hadar saat rapat berlangsung di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).
Melihat fenomena demikian, kata Hadar, KPU khawatir tren penurunan partisipasi masyarakat kembali turun di tahun 2017 ini. Sebab banyak faktor menyebabkan warga enggan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Salah satunya faktor calon kandidat tak sesuai harapan masyarakat.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Mereka bisa berpandangan calon kepala daerah yang ada (tersedia) bisa tepat atau tidak. Cuaca juga bisa mempengaruhi, kalau pas mau nyoblos hujan deres? orang mikir-mikir datang ke TPS," terang Hadar.
Hadar tak menampik adanya korelasi kandidat peserta Pilkada dengan tren penurunan partisipasi masyarakat saat hari pencoblosan. Sebab bila pada Pilkada serentak ada 800 kandidat calon untuk 268 wilayah, pada Pilkada serentak tahun ini menurun hingga 310 calon sari 101 daerah.
"Melihat 2015 pilkadanya ada di 268 wilayah, sekarang kan cuma 101 wilayah, ini juga bisa jadi faktor. Tapi diakui memang presentasenya menurun," pungkas Hadar. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaElektabilitas Ganjar-Mahfud dari 23 persen pada November 2023 menjadi 21,7 persen pada Desember 2023
Baca SelengkapnyaPSU Kuala Lumpur dilakukan dalam satu hari dengan dua metode, yaitu kotak suara keliling (KSK) dan TPS.
Baca SelengkapnyaMasyarakat sudah seharusnya antusias dalam mengikuti momen Pilkada 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNamun, hal itu berbanding terbalik dengan suara PDI Perjuangan yang tinggi pada Pemilu 2024 ini
Baca SelengkapnyaKapolres berterima kasih pada warga yang dengan antusias mendatangi TPS untuk menggunakna hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat 41 daerah di Indonesia menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.
Baca SelengkapnyaMinat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca SelengkapnyaDebat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.
Baca Selengkapnya