Lima pengurus DPP diperiksa, PSI bantah curi 'start' kampanye

Merdeka.com - Setelah dilaporkan Bawaslu ke Bareskrim Polri karena diduga memulai kampanye di media massa sebelum waktunya, sebanyak lima orang pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diperiksa penyidik Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/5).

Lima pengurus DPP tersebut yaitu Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wakil Sekjen Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman, dan desainer Endika Wijaya.

Usai diperiksa, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya membantah telah mencuri start kampanye. Hal itu pula yang disampaikan kepada penyidik.

"Tadi ada lima pengurus PSI yang diperiksa oleh lima penyidik di ruang terpisah. Pada intinya tadi kami rasanya mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang disampaikan penyidik. Terutama mengklarifikasi tuduhan Bawaslu bahwa kami melanggar UU Pemilu, mencuri start kampanye. InsyaAllah kami bisa bantah," jelasnya.

Toni menyampaikan atas apa yang menimpa partainya, mereka mendapatkan dukungan dari warganet di Twitter dengan tagar Melawan Bersama PSI. Caleg PSI Ni Luh Djelantik juga menginisiasi petisi di Change.org yaitu 'Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni' yang ditandatangani 11 ribu orang.

"Ini satu hal yang sangat personal dan saya apresiasi," ujarnya.

Ia menegaskan PSI akan melakukan perlawanan terbaik dan dengan cara terhormat dalam menghadapi kasus hukum ini. Dengan harapan keadilan akan berpihak pada pihaknya.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengatakan pihaknya menunjukkan barang bukti atau materi iklan yang dimuat di koran Jawa Pos pasa tanggal 23 April 2018. Sebagaimana diketahui, iklan itulah yang membuat PSI dilaporkan Bawaslu. Dalam pemeriksaan itu ia mengaku diperlakukan dengan sangat baik dan profesional oleh para penyidik.

"Kita jelaskan dan ada barang bukti diperlihatkan dan kemudian seputar polling tersebut pertanyaannya dan barang bukti," ujarnya.

Kuasa Hukum PSI, Albert Aris menyampaikan kehadiran kliennya dalam pemeriksaan sebagai bukti kliennya kooperatif dan taat hukum. Ia memastikan semua pertanyaan dijawab dengan benar untuk mencari kebenaran materil dalam perkara tersebut.

Pihaknya akan mengajukan saksi ahli yang bisa membuat perkara tersebut terang benderang. "Apakah betul PSI melakukan dugaan tindak pidana Pemilu di luar jadwal. Nanti akan kami sampaikan," ujarnya.

Albert mengatakan iklan yang ditayangkan kliennya sebagai bagian sosialisasi untuk meminta masukan masyarakat. "Kalaupun ada logo dan nomor urut partai tidak serta merta melambangkan citra PSI. Karena citra diri PSI selama ini adalah partai anak muda, milenial. Kedua, antikorupsi dan antiintoleransi," ujarnya.

PSI juga akan melaporkan Bawaslu ke DKPP pada Rabu (23/5). Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengatakan akan mendatangi DKPP pukul 13.00 WIB. Pihaknya menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan Bawaslu.

"Kami merasa ada pelanggaran profesionalisme etik yang dilakukan Bawaslu dalam kasus kami dan kami akan melakukan perlawanan," pungkasnya.