Megawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Megawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Megawati kesal menjadi sasaran bully ketika menyebut Ganjar petugas partai
Megawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menanggapi pihak yang selalu menjelek-jelekkan sebutan 'petugas partai', yang dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur partai.
Megawati menyinggung Ganjar dengan Jokowi yang sama-sama petugas partai.
Megawati mengatakan, dirinya juga menjadi sasaran bully ketika menyebut Ganjar petugas partai. Dia tidak terima pihak luar ikut campur urusan PDIP.
"Kalau anak-anak (kader partai) saya itu, saya saja dibully enggak boleh ngomong petugas partai. Lho orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,"
ujar Megawati.
Merdeka.com
Dia menjelaskan hampir semua pejabat di eksekutif maupun legislatif merupakan petugas partai masing-masing. Sebab, mereka bisa menjadi kepala daerah, misalnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, karena didukung oleh partai politik.
Megawati sangat tidak setuju ketika ada media massa memframing wacana yang mendorong seorang calon presiden harus diwakafkan.
“Kapan itu ada tulisan gini ‘calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan’. Saya bilang ‘kayak barang aja’,”
ujar Megawati.
Menurut dia, tudingan 'petugas partai' disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri. Kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya dibuat aturan agar semuanya diseragamkan oleh negara.
"Bukannya ngekor, tapi ngerti enggak yang ibu maksud. (Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya sudah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam), enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam),” tutur Megawati.
Megawati menegaskan, jika ada tak setuju dengan sebutan 'petugas partai' untuk capres PDIP, dipersilakan untuk mengusung capres sendiri.
“Kenapa yang lain enggak bikin saja capres lain, gitu kan fair (adil), kalau mau demokrasi. Ini kan enggak. Malah nungguin (PDIP mengumumkan capres-cawapres) aja gitu,”
tutup Megawati.
