Menunggu Megawati di Pilkada DKI Jakarta

Merdeka.com - Suhu politik di DKI Jakarta kian memanas jelang pendaftaran Pilkada pada Oktober 2016. Tujuh partai politik resmi berkoalisi untuk melawan calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok sendiri didukung tiga parpol (NasDem, Hanura dan Golkar), dan sebelumnya mengaku siap maju secara independen.

Meski sudah bersatu, koalisi yang disebut dengan nama Koalisi Kekeluargaan ini belum berjalan secara pasti. Koalisi ini masih menunggu keputusan final Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menentukan siapa yang bakal dicalonkan. PDIP, meski sudah mengantongi enam nama hasil penjaringan belum menentukan sikap.

Selain PDIP, keenam parpol lain seperti PKS, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan Gerindra tentunya memiliki jagoan masing-masing. Gerinda misalnya, mencalonkan Sandiaga Uno, PAN dan PPP tertarik kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (PDIP), PKS tengah mengupayakan agar PDI-P berkenan mengusung salah satu kadernya, Bupati Batang di Jawa Tengah, yiatu Yoyok Riyo Sudibyo.

Sementara itu, PKB berencana menduetkan Risma dan Kepala BNN Budi Waseso. Hanya Demokrat belum menentukan calon sejauh ini. Koalisi ini pun tentunya masih belum di katakan final setelah PDIP mengumumkan calonnya. Dan keputusan PDIP bakal mengusung Risma yang juga dijagokan oleh relawan Surabaya dan Jakarta tidak juga dikatakan final. Sebab komunikasi antara Risma dan Megawati belum berlanjut dari pertemuan keduanya pada awal Mei lalu.

"Belum ada lagi komunikasi antara Ketum dengan Risma secara langsung," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sutarduga, Kamis (4/8).

Di sisi lain, kepastian Ahok bakal diusung PDIP hampir pasti sudah tertutup. Enam nama yang sudah di meja Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri diduga kuat minus Ahok. Ketika dikonfirmasi, mantan bupati Belitung Timur ini mengaku pasrah. Dia mengatakan sudah mendengar langsung dari Megawati ketika berada satu mobil dalam perjalanan menuju Istora Senayan untuk mengikuti acara penutupan Rapimnas Golkar beberapa waktu lalu.

"Bu Mega bilang, PDIP punya mekanisme dan prosedur sendiri, kata Ahok di Balai Kota, Selasa (9/8).

Namun, Ahok terkesan diam seperti menunggu keputusan PDIP keluar baru menentukan sikap terkait siapa yang akan mendampinginya. Padahal, diakui Ahok, PDIP pernah memberi sinyal hanya jika dia memilih jalur parpol.

"Bu Mega sudah tahu kalau saya mau datang ke PDIP mau ketemu. Tapi kalau PDIP kan enggak mau dukung kalau saya dari jalur perseorangan," tukasnya di Balai kota, Kamis (21/7) lalu.

Adapun dua nama yang pernah disebut bakal menjadi wakil Ahok yakni, Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono dan politisi PDIP sekaligus Wagub DKI Djarot Syaefullah seolah maju mundur. Sejurus dengan itu, tiga parpol pendukung mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ahok. Dan, meski diam-diam, Golkar nyatanya sudah menyiapkan nama calon wagub.

Belum adanya keputusan yang pasti dari pihak Ahok dan PDIP dinilai wajar oleh pengamat politik Lingkar Mardani, Ray Rangkuti. Menurut dia, situasi tersebut membuka peluang bagi kemungkinan-kemungkinan lain seperti PDIP keluar dari Koalisi Kekeluargaan dan tetap mendukung Ahok.

"Sejauh ini kan Heru tapi belum tahu juga. Bisa juga kalau PDIP untuk posisi wagub," kata Ray ketika dihubungi merdeka.com kemarin.

Kondisi adanya Koalisi Kekeluargaan ini menurut dia tentu sangat tergantung Megawati dan menguntungkan PDIP di satu sisi. Keenam partai hanya akan menunggu bagaimana sikap sang ketua umum dan tentu akan merepotkan jika suatu waktu PDIP berubah pikiran keluar dari koalisi tersebut.

"Makanya mau gak mereka juga digantung? Mereka harus punya taktik, jangan sampai PDIP balik ke Ahok. Mereka berharap partai-partai keluar dari Ahok tapi ternyata PDIP yang keluar kan kita tidak tahu," jelas dia.

Di luar keputusan PDIP terkait nasib Koalisi Kekeluargaan, kuatnya andil Megawati untuk menentukan calon pernah dinyatakan Wagub Djarot Syaefullah. Djarot menyebut Megawati punya hak prerogratif untuk menentukan siapa saja yang didukung partai berlambang banteng dengan moncong putih itu.

"Dalam Pilkada memang ketua umum punya hak, apalagi di DKI Jakarta. Hak itu diatur dalam AD/ART," kata Djarot di Mabes Polri, Jakata, Jumat (22/7).

Enam partai harus menunggu keputusan Megawati?

PDIP mungkin menunggu injury time untuk menentukan sikap. Tapi keadaan itu sangat disayangkan Ray atas keenam parpol di Koalisi Kekeluargaan. Menurut dia, dari waktu yang tersisa jelang pendaftaran, keenam partai harus memiliki sikap tegas dan memikirkan tahap sosialisasi dari calon yang mereka usung.

"Kalau sekarang PDIP ogah-ogahan menetapkan calon, posisi Sandiaga juga repot. Kapan sosialisasi kalau semua tergantung PDIP," tukas dia.