Meski dikritik, Pansus RUU Pemilu ngotot ke Jerman dan Meksiko
Merdeka.com - Rencana kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum ke Meksiko dan Jerman menuai kritik. Anggota Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto tak menggubris kritikan tersebut. Mereka akan tetap melakukan kunjungan. Yandri menganggap kritikan yang muncul sebagai amanah untuk semakin maksimal menjalankan tugas.
"Tetap jadi, kritikan biasa untuk biar kita serius untuk menjalankan amanah di pansus untuk belajar di sana," ujar Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).
Yandri menyebut ada pimpinan DPR yang juga ikut kunjungan kerja. Pansus akan memulai kunjungan kerja pada 11-16 Maret 2017. Dia berdalih, Kajian soal RUU Pemilu yang komperhensif tidak cukup hanya melalui buku atau mengumpulkan informasi dari internet.
-
Bagaimana strategi pengawasan pemilu mengatasi hambatan? Untuk mengatasi kendala-kendala ini, strategi pengawasan pemilu perlu terus dikembangkan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam strategi pengawasan pemilu? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Mengapa kerukunan pemilu penting? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Mengapa strategi pengawasan pemilu penting? Pentingnya strategi ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses pemilihan umum.
-
Apa PPK pemilu itu? PPK pemilu adalah singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan segala kegiatan terkait pemilihan umum di tingkat kecamatan, termasuk mengatur pemilihan anggota DPRD, Bupati/Walikota, dan Gubernur.
-
Bagaimana cara Panwascam mengawasi Pilkada 2024? Panwascam bertugas mengawasi jalannya proses pemungutan suara dan seluruh rangkaian acara pemilihan di tingkat kecamatan. Mereka melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
"Ini kan sesuatu yang enggak bisa dilihat dari baca buku atau lihat internet. kita nonton bola di televisi sama nonton bola di lapangan pasti beda," kata Yandri.
Ada sejumlah kajian yang akan dipelajari dari Meksiko dan Jerman. Misalnya peradilan khusus yang menyangkut pembiayaan pemilu. Isu tersebut merupakan tindaklanjut dari rekomendasi KPK dan BPK. Selain itu, Pansus juga akan mempelajari soal mekanisme pemilu serentak, hingga teknis e-voting.
"Peradilan khusus, mengenai pembiayaan kan ada wacana rekomendasi dari KPK dan BPK itu supaya negara membiayai. Kemudian masalah keserentakan, e-voting, banyak. Dan itu akan kita perdalam, kita enggak akan ke mana mana kita serius untuk itu," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keteladanan yang ditunjukkan para pemuka agama diharapkan dapat dicontoh hingga ke tingkat akar rumput
Baca SelengkapnyaDia mengatakan bahwa keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya
Baca SelengkapnyaHal tersebut tidak memenuhi aspek keadilan karena masih banyak calon haji khusus lainnya dengan masa tunggu lebih lama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia yang juga merupakan Kepala Negara Vatikan, mengadakan kunjungan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, apabila Kemenag benar maka bisa dibuktikan di forum Pansus.
Baca SelengkapnyaMa’ruf juga menyaMpaikan terima kasih pada Paus lantaran memilih Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya