PAN Mendekat ke Koalisi Jokowi?

Merdeka.com - Berbatik cokelat, Ketum PAN Zulkifli Hasan tiba di Istana Presiden, Jakarta (6/3). Wajahnya semringah, masuk ke Istana Merdeka sekitar Pukul 10.00 WIB. Zul, sapaan akrabnya, menolak untuk diwawancarai.

Selang 30 menit berikutnya, Zul yang baru terpilih kembali jadi ketua umum kembali tampak keluar Istana. Dia sambil berlari kecil menghindari kejaran wartawan. Wajahnya tetap semringah dengan senyum.

Dikejar wartawan, dia menolak memberikan komentar. Tangannya hanya memberikan isyarat telunjuk menutupi bibirnya. Tanda tak mau atau dilarang bicara kepada media. Apa yang Jokowi dan Zulkifli Hasan bahas?

Kangen Jokowi

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi menilai, pertemuan sang ketum dan orang nomor satu di negeri ini hal lumrah. Hanya sekadar kangen-kangenan, tidak ada pembahasan yang serius antara keduanya. Itu menurut Viva.

"Maksud kedatangan Bang Zul adalah, pertama, kangen-kangenan sebagai sahabat yang baik karena sudah lama tak bersua. Sejak Pak Jokowi masih menjadi Walikota Solo, mereka berdua sudah lama saling mengenal," ujar Viva.

Viva menyebut, Zul berdiskusi persoalan bangsa. Terutama membahas revisi UU Pemilu. Dia membantah ada diskusi tentang kemungkinan PAN bergabung pemerintah Jokowi. "Diskusinya tidak sejauh itu," kata Viva.

Arah Politik PAN

Mantan Caketum PAN di Kongres 2020, Dradjad Wibowo enggan berspekulasi terkait isi pertemuan antara Zul dan Jokowi. Namun bila benar itu membicarakan kemungkinan PAN akan berkoalisi, Dradjad mengatakan, hal itu sepenuhnya kewenangan Zul sebagai ketum terpilih dalam Kongres PAN 2020 kemarin.

"Saya rasa mengenai bergabung atau tidak, Kongres sudah memberi mandat kepada bang Zul sebagai Ketum 2020-2025. Jadi bang Zul memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat untuk memutuskan hal tersebut," kata Dradjad saat dihubungi merdeka.com.

Dradjad menegaskan, memang sewajarnya, ada diskusi sebelumnya di internal soal posisi PAN apakah bakal bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Sementara ini, Dradjad tidak tahu apakah akan terjadi diskusi itu. Sebab, kata dia, saat ini kepengurusan PAN periode 2020-2025 belum dibentuk.

"Biasanya memang ada diskusi dan pembahasan internal. Saya belum tahu bagaimana nanti mekanismenya. Apalagi, kepengurusan PAN kan masih dalam proses penyusunan dan pengesahan sekarang," tegas dia.

PDIP Berpikir Positif

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, Zul di Istana Merdeka, tidak perlu dimaknai terlalu jauh. Sebab, pertemuan antar pimpinan lembaga negara merupakan hal yang biasa.

"Jangan ditafsirkan atau dimaknai terlalu jauh. Presiden dan Pak Zul memang sudah dekat sejak lama, apalagi saat Pak Zul menjadi Ketua MPR. Secara reguler sering bertemu karena MPR merupakan lembaga negara dan ada 'forum koordinasi' antarlembaga negara," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (6/3).

Menurut Hendrawan, silaturahim penting dijalin. Gunanya untuk mengharmoniskan aspirasi dan membangun sinergi. Dia menegaskan, tak perlu ditafsirkan dengan rencana bagi-bagi kursi. Hendrawan juga menyinggung pertemuan Golkar dan Demokrat semalam.

"Jadi jangan apa-apa sudah ditafsirkan sebagai rencana berbagi kursi/jabatan. Pak Airlangga juga ketemu dengan Pak SBY, dan kita tak perlu berspekulasi seolah-olah akan ada duet Airlangga-AHY di 2024. Ini soal pertemanan untuk memperkokoh persatuan nasional," ucapnya.

Hendrawan tidak memberikan jawaban tegas apakah menerima PAN sebagai kawan koalisi atau tidak. Dia menjawab normatif.

"Semua putusan politik tentu didasarkan atas pertimbangan politik yang menghasilkan manfaat untuk kepentingan yang lebih besar, seperti kerukunan dan sinergitas nasional," kata dia.

PPP Singgung Kehidupan Demokrasi

Sekjen PPP Arsul Sani tidak masalah jika PAN mendekat bahkan sampai bergabung dengan koalisi pemerintahan. Jika PAN diberi kursi pun, PPP tidak ada masalah.

"Kenapa memang? Ini enggak masalah. Kan tidak ada yang dilanggar, ya enggak masalah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).

Namun, Arsul menyinggung kritikan bagi kehidupan berdemokrasi jika kekuatan partai di luar pemerintah makin sedikit. Jika PAN bergabung, maka hanya menyisakan Demokrat dan PKS di luar pemerintah.

"Apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita? Pertanyaannya kan cuma itu," ujarnya.

Menurutnya kehadiran Zulkifli di Istana, tak perlu banyak dipersoalkan. Arsul menilai, PAN bergabung pun tidak ada halangan secara politik maupun hukum.

"Tapi tidak ada kemudian halangan secara hukum, secara politik. Gitu ya. Pak Zul ke sana aja udah geger, orang pak Zul udah kangen sama pak Jokowi," kata Wakil Ketua MPR itu.