Follow
PB HMI Serukan Kaum Milenial Komit Bangun Negara: Hentikan Ribut-ribut Politik
Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad mengungkapkan tentang sikap hasil pemilu presiden 2019, yang saat ini dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dia berharap komitmen pemuda untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu kekuatan.
Ia pun mengajak mengajak seluruh pihak untuk menghentikan ribut-ribut politik. Apalagi masih bulan Syawal dan saling menghormati secara politik dan hukum.
"Generasi muda atau kaum milenial komit bersikap independen. Kami tidak berpihak pada salah satu kekuatan pada pemilu 2019. Hentikan ribut-ribut. Apalagi ini bulan Syawal," kata Respiratori Saddam Al Jihad pada diskusi Polemik: Mahkamah Keadilan untuk Rakyat di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019.
-
Siapa saja yang bisa melakukan tindak pidana pemilu? Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pemilu? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu:
-
Apa itu tindak pidana pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa yang terjadi pada Pemilu 2019? Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia.
-
Siapa yang terlibat dalam sosialisasi Pemilu? Kasat Lantas Polres Rohil, Iptu Zahratul Aulia Harun sosialisasi bersama Kowad, Lettu Cba (K) Karnilawati.
-
Siapa saja yang terlibat dalam strategi pengawasan pemilu? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
Menurut Saddam, komitmen pemuda yaitu membangun membangun persatuan bangsa dan mengokohkan negara Indonesia. "Pemuda komit untuk membangun negara dalam konteks persatuan bangsa," katanya.
Sementara, pada pemilu 2019, menurut Saddam, ada pihak yang terus berupaya menggemakan narasi untuk mendelegitimasi tugas lembaga negara. "Hal dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik yang dalam jangka panjang dapat meretakkan persatuan bangsa," katanya.
Menyikapi gugatan capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, yang telah dilakukan sidang perdana pada Jumat (14/6), Saddam menilai, persoalan substansinya adalah penghitungan suara.
"Persoalan penghitungan suara adalah kuantitatif. Karena itu, materi gugatan yang dimohonkan oleh pihak pemohon hendaknya fokus pada substansi persoalan yakni terkait penghitungan suara," katanya.
Jika mencermati pada sidang perdana gugatan PHPU yang dimohonkan capres-cawapres 02 di Mahkamah Konstitusi, menurut dia, kuasa hukum capres-cawapres 02 mengarah pada persoalan kualitatif terkait asumsi kecurangan yang dinilai, terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Menurut dia, gugatan soal dugaan kecurangan soal TSM hendaknya disampaikan ke Bawaslu, sedangkan ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah kuantitatif terkait penghitungan suara.
Ditambahkan Saddam, generasi milenial sudah sangat bijak dalam menerima hasil kemenangan demokrasi. Karena tujuan dari demokrasi harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia yang kompetitif.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca Selengkapnya
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca Selengkapnya
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca Selengkapnya
Menurut Bamsoet, MPR diubah kedudukannya sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Baca Selengkapnya
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya
PBNU menyebut sumber proses politik PKB harus dikembalikan sesuai kekuatan para ulama. Di mana ketua umum tidak boleh menjadi sumber kekuatan tunggal.
Baca Selengkapnya
Bamsoet mengatakan PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya