PDIP Sebut Pilkada Serentak 2020 Akan Menggerakkan Perekonomian Daerah

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Pilkada 2020 bisa menjadi momentum untuk menggenjot ekonomi daerah. Menurutnya, karena bisa mendorong belanja yang menjadi kekhawatiran terkait penurunan ekonomi yang dipicu penurunan konsumsi domestik.

Dia menuturkan, pandemi Covid-19 berdampak menyebabkan bertambah pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, para kepala daerah bisa mengambil momentum untuk mendorong agenda perubahan struktural di kehidupan ekonomi rakyat. Kepala daerah juga bisa memberikan jawaban terhadap agenda program padat karya, agar menciptakan dorongan belanja.

"Anggaran penyelenggaraan pilkada dari pemerintah berjumlah Rp15 triliun. Lalu akan didorong lagi oleh kemampuan partai politik dan gotong royong para calon kepala daerah. Maka ini mampu menjadi stimulus bagaimana pilkada menghadirkan belanja nasional," kata Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertajuk 'Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu (9/8).

"Dengan demikian stimulus ekonomi inilah yang kami harapkan menjadi angin harapan bagi rakyat untuk bersama dengan calon pemimpin dapat mengatasi persoalan akibat pandemi," jelasnya.

Hasto menegaskan sikap PDIP mendukung pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan Pilkada 2020 di tengah penundaan karena pandemi. Menurut Hasto, kursi kepemimpinan di daerah tidak boleh kosong karena penundaan.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid adalah bukan perkara mudah.

"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat," kata Hasto.

Selain itu, Menurut Hasto, Pilkada di tengah pandemi merupakan ujian para calon kepala daerah. Agar mereka bisa menunjukan komitmen dan kedisiplinan menghadapi pandemi. Kepala daerah ini bisa memberikan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan akibat Covid-19.

"Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda pro rakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.

PDIP memastikan para calon kepala daerahnya agar melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19. Dalam rangka itu pula, para calon tersebut akan terlebih dulu dididik melalui sekolah partai yang akan dimulai pada 19 Agustus. Selain itu, pelatihan saksi sudah dilaksanakan partai itu sebanyak 6 kali.

"Karena itulah partai menyiapkan dengan sebaiknya agar partai bisa memenangkan hati rakyat. Dengan demikian, sebagai proses pematangan demokrasi, kami berharap mereka yang dipersiapkan PDI Perjuangan benar-benar mampu menjawab tantangan rakyat di tengah pandemi ini," ujar Hasto.

Dalam kesempatan sama, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sepakat bahwa Pilkada bisa berdampak mendorong belanja domestik. Meski dalam survei yang dilakukan Indikator 63 persen responden berpikir pilkada harus ditunda.

Meski, Burhanuddin sendiri menilai pilkada masih memungkinkan dilaksanakan di tahun 2020 dengan beberapa catatan.

Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat.

"Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya," kata Burhanuddin.

Dia menilai, perlu penyesuaian tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Pengalaman pemilu di sejumlah negara di masa pandemi, adaptasi proses pemungutan itu cukup lama. Termasuk pelanggaran sanksi sesuai Inpres harus ditegakkan.

Terakhir, penyelenggara pemilu harus memastikan semua tahapan pilkada tak menguntungkan para petahana. Sebab dengan banyaknya bantuan sosial dari Pemerintahan Jokowi, bukan tak mungkin ada calon petahana yang memanfaatkan untuk kepentingan elektoralnya.

"Bila petahana berlebihan melaksanakan eksposur bantuan ini, maka KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus bertindak lebih tegas. Harus ada levelling the playing field," pungkasnya.

Dalam diskusi ini dihadiri oleh Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian. (mdk/gil)