PKB sebut dari dinamika politik poros partai Islam di 2019 sangat relevan

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai poros partai Islam sangat relevan dan memungkinkan dibentuk. Hal ini karena melihat animo umat Islam terhadap dinamika politik belakangan ini.

"Nah relevan enggak poros Islam hari ini? Menurut saya relevan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).

Jazilul menambahkan, komposisi 4 partai berbasis Islam yakni PKB, PAN, PPP dan PKS juga telah memenuhi angka ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Dengan demikian, 4 partai tersebut bisa mencalonkan calon alternatif di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Kalau dari sisi suara memungkinkan, PKB 47, PAN 48, katakan PKS 40, PPP 39 itu cukup menjadi satu poros. Menurut UU cukup mengantarkan seseorang menjadi Capres Cawapres," terangnya.

Namun, Jazilul menyebut koalisi partai Islam bisa terbentuk jika keempat partai intensif melakukan komunikasi dan penjajakan. PKB sendiri telah menjalin komunikasi dengan tiga partai Islam lain.

Komunikasi tidak sebatas membahas soal pembentukan poros baru di luar pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jazilul menyebut komunikasi dibangun atas dasar kesamaan visi dan pandangan sebagai partai Islam.

"PKB sangat intensif kalau berkomunikasi dengan partai-partai Islam ini. Bukan soal poros Islam saja, tetapi dari dulu ada komunikasi intensif karena ada kesamaan visi," tandas Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan melahirkan poros baru di luar pendukung Jokowi dan Prabowo. PAN masih menimbang akan bergabung dengan Gerindra atau membuat poros baru. Poros baru bisa dibentuk dari komposisi empat partai yang belum menentukan arah dukungan politik. Yaitu PAN, PKB, Demokrat dan PKS.

Dengan demikian, ketiga poros itu di antaranya poros pendukung Prabowo yang diisi oleh Gerindra dan PAN. Kemudian, poros pendukung Jokowi yang diisi PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP. Serta poros PKB, PKS dan Demokrat.