PKS Merasa Tak Perlu Diajak dalam Kabinet, Biar Tetap Jadi Oposisi
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid merasa wajar jika partainya tidak bisa bergabung dalam kabinet jika Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi menang Pilpres 2019. Sebab, kata dia, PKS memang bukan partai pemenang Pemilu.
"Tetapi prinsipnya sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014 karena kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, kami merasa wajar saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Hidayat mengatakan partainya lebih memilih berada di barisan partai di luar pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga termasuk hal yang konstitusional.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap terkait menjadi oposisi? Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sebelum menentukan kesiapan menjadi oposisi.
-
Mengapa PDIP siap menjadi oposisi? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
-
Siapa yang menjadi oposisi? Oposisi sendiri adalah lawan kata dari koalisi dalam politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah oposisi merupakan partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
"Kami tidak perlu diajak (dalam kabinet), biarlah kami menjadi oposisi, biarlah kami berada di luar kabinet toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konstitusional," ungkapnya.
Dia menjelaskan partainya juga bisa ikut berperan untuk membangun Indonesia. Meski dalam posisi di luar pemerintahan.
"Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet tapi kita bersama bangsa membangun Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi lebih berkualitas," ucapnya.
Walaupun begitu, Hidayat menilai terlalu dini untuk berbicara soal kabinet Jokowi. Pasalnya, saat ini Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih belum bisa dipastikan menang Pilpres 2019.
"Kalau memang Pak Jokowi dimenangkan tetapi terlalu dini untuk mengatakan dimenangkan karena MK hari ini baru memulai penetapan pencatatan untuk peradministrasian proses untuk persidangan di MK, jadi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan, kalau nanti MK memutuskan Pak Prabowo yang memang bagaimana?" tandasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaSalim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaApabila nantinya Ganjar mengkritisi pemerintah secara perorangan atau pribadi maka kurang kuat.
Baca SelengkapnyaPDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPernyataan Ganjar itu ternyata juga sejalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca Selengkapnya“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca Selengkapnya