PKS Minta Pemerintah Tegas Jalankan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah melaksanakan secara tegas UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Desakan ini mempertimbangkan kondisi penyebaran wabah covid-19 yang sudah berada dalam titik yang memprihatinkan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

"Sementara penanganan terhadap wabah ini juga belum memperlihatkan adanya upaya yang lebih sistematis dan komprehensif dalam melindungi hak seluruh warga negara tanpa terkecuali," kata Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari, kepada wartawan, Selasa (24/3).

Indonesia, kata dia, sudah mempunyai instrumen hukum dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang tersebut mengatur secara lengkap dan harusnya ditegakkan dalam kondisi penyebaran wabah covid-19 seperti sekarang, mengingat hal itu sudah menjadi pandemi, bukan hanya endemi.

"Jika kita merujuk UU tersebut, dalam Pasal 1 angka 1 UU No 6/2018, yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar dia.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 UU No 6/2018 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menganggap Covid-19 atau virus corona sebagai sebuah pandemic (atau pandemi dalam KBBI), yang berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

"Maka, sudah jelas bahwa penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk melakukan karantina di wilayah Indonesia dengan menjalankan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar dia.

Isi UU

Undang-Undang tersebut sudah mengatur secara detail tentang banyak hal yang terkait dalam penanganan wabah seperti sekarang, antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, dan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah.

UU tersebut juga mengatur tentang Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Presiden PKS Sohibul Iman, dalam berbagai kesempatan sudah mendorong adanya lockdown, setidaknya secara parsial, terutama di daerah terdampak. Dan itu merujuk pada ketentuan yang berlaku serta kondisi penyebaran wabah dan penanganan yang bahkan semakin meluas hingga saat ini.

Bahkan jika merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018, lockdown menjadi bagian dalam UU tersebut dan bisa dianggap sebagai Karantina Wilayah, yakni dalam Pasal 1 angka 10.

"Kami juga mendorong UU ini dilaksanakan agar hak masyarakat bisa dijamin oleh Pemerintah," tegas dia.

Misalnya dalam Pasal 7 UU No. 6/ 2018 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Pembatasan Sosial Berskala Besar juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang kemudian menegaskan hal apa saja yang dapat dibatasi sesuai UU, yakni dalam Pasal 59 Ayat 3 yang menerangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dengan melihat penanganan wabah oleh Pemerintah yang masih terlihat kurang sistematis, massif, dan menyeluruh melihat berbagai aspek, serta kondisi di masyarakat yang masih belum terjamin haknya, maka kami menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hal ini sangat berdasar jika melihat kondisi yang ada, sekaligus sesuai dengan sumpah jabatan Presiden dalam Pasal 9 Ayat 1 UUD Tahun 1945 yakni akan menjalankan UUD dan UU yang berlaku di tanah air.

"Kutipan isi sumpahnya yakni 'Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa'," tandasnya.