PPP usul PKB buka posko ketimbang ancam tarik dukungan ke Jokowi

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengancam bakal menarik dukungan kepada Presiden Joko Widodo jika kebijakan sekolah delapan jam, lima hari atau Full Day School tidak dibatalkan. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai, PKB seharusnya tidak melontarkan ancaman seperti itu.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, jika PKB menolak kebijakan Full Day School maka lebih baik membuka posko pengaduan seperti PPP.

"Saya kira tak perlu ancaman begitu. Kalau memang ada yang tidak sesuai dikritisi biar lurus. Seperti PPP dalam kasus FDS membuka posko pengaduan sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan," kata Awiek saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/8).

Orang lain juga bertanya?

Kendati demikian, pihaknya tak ingin mencampuri sikap politik PKB terkait kebijakan FDS. Awiek tak mempermasalahkan apabila PKB merasa tidak cocok dan berniat keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah.

"Setiap parpol punya otonomi politik sendiri dan tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Jika memang tidak cocok dan keluar dari barisan koalisi ya itu juga hak mereka," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak kebijakan sekolah delapan jam, lima hari. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Wasekjen PKB Maman Imanulhaq mengatakan, partainya siap mengambil sikap tegas jika Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan ini. Termasuk berpisah dari Joko Widodo di gelaran Pemilu 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan 2019," ujar Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Dia mengatakan, ngototnya sikap PKB bukan tanpa alasan. Menurutnya, penolakan kebijakan yang diatur melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini menandakan PKB ikut berjuang bersama rakyat.

"Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila."

(mdk/rnd)