PSI Mengaku Belum Ada Tawaran Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Partainya menyerahkan semuanya itu kepada Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden
Apabila nantinya diminta untuk menyiapkan kader terbaiknya, PSI siap.
PSI Mengaku Belum Ada Tawaran Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku, belum ada tawaran ke partainya untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Diketahui, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
"Belum ada, belum ada (tawaran Menteri), tapi komunikasi politik silaturahim terus berjalan dengan baik," kata Raja Juli kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (26/4).
Menurutnya, apabila nantinya diminta untuk menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi kursi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Wakil Menteri ATR/BPN ini menyebut, jika partainya memilikinya.
"Ya saya kira banyak sekali kader PSI yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas. Tapi sekali lagi, monggo kepada Pak Prabowo untuk menentukan format pembantu yang ideal bagi keberlangsungan pemerintahan," ujarnya.
Disinggung apakah salah satu kader terbaik PSI merupakan Kaesang Pangarep, menurutnya, hal itu urusan antara sesama Ketua Umum Partai yakni Prabowo.
"Ujungnya kalau Pak Prabowo minta, komunikasinya langsung ke Ketum. (Maju lagi) Saya enggak tahu nasib saya," ujarnya.
Selain itu, terkait dengan sudah adanya beberapa partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menyebut jumlah jatah menteri, PSI mengaku sadar diri untuk tidak melakukan hal serupa. Oleh karenanya, partainya menyerahkan semuanya itu kepada Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.
"Kami tahu ukuran baju, tahu kapasitas, jadi semuanya kami serahkan kepada pak prabowo. Mungkin juga dengan Mas Gibran untuk berdiskusi format kabinet apa yang ideal untuk mereka," ungkapnya.
"Mereka yang mengetahui kriteria pembangunan mereka, yang namanya menteri. Nah sekali lagi itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo," pungkasnya.
