Saat Politikus PDIP Kritik Sektor Maritim Era Jokowi: Banyak Aturan Ditolak Rakyat
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim.
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim
Saat Politikus PDIP Kritik Sektor Maritim Era Jokowi: Banyak Aturan Ditolak Rakyat
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim.
Hal ini sejalan dengan kritik yang disampaikan Capres Ganjar Pranowo.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, semua potensi maritim belum dijabarkan dan dimanfaatkan dengan baik.
Terutama, melalui program oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait.
"Malah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," ungkap Ono, Selasa (28/11).
Ono melanjutkan, dari mulai pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, sampai masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih menyisakan bekas.
Semua menimbulkan polemik atau penolakan di masyarakat.
Selain itu, ujar Ono, program penangkapan ikan terukur pun masih mendapatkan penolakan dari para nelayan.
"Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang dipastikan akan menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi sampai sasaran, manfaat dan keuntungan pun berbasis rakyat Indonesia," tegas Ono.
Ganjar menilai, pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.
"Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based," kata Ganjar.
Ganjar mencontohkan, bagaimana pembangunan puskesmas hanya fokus di darat dan abaikan pembangunan puskesmas terapung.
"Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata Ganjar.
