SBY copot menteri PKS? Nanti dulu!

Merdeka.com - SBY patut geram dengan sikap PKS yang menolak opsi kenaikan BBM dalam sidang paripurna DPR, Jumat (30/3) lalu. PKS pun tidak lagi dianggap bagian dari Setgab, sehingga tidak diundang dalam rapat Setgab, Selasa (3/4) malam, di Cikeas.

"Yang bersama-sama dengan pemerintah hanya ada lima," ujar anggota Dewan Pembina PD Syarief Hasan, usai rapat. Kelima partai itu adalah PD, PG, PAN, PPP dan PKB. PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Benderanya pun sudah diturunkan dari kantor Setgab.

Jika sudah dianggap bukan bagian koalisi, tentu PKS tidak patut menduduki kursi kabinet. Masalahnya, kapan SBY mencopot tiga menteri PKS: Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Pertanian Suswono?

Atau, jangan-jangan SBY takkan pernah mencopot ketiga menteri tersebut, sampai akhir masa jabatan? Ada beberapa pertimbangan mengapa ketiganya dipertahankan.

Mengeluarkan PKS dari koalisi dalam arti yang sesungguhnya, sama saja memperbesar posisi tawar PG. Ingat, di antara enam partai pendukung koalisi, PG adalah urutan kedua pemilik kursi terbanyak di DPR, setelah PD.

Komposisi kursi koalisi di DPR adalah sebagai berikut: PD (26%), PG (19%), PKS (10%), PAN (8%), PPP (8) dan PKB (5%), total dukungan SBY-Boediono 76%. Jika PKS benar-benar dikeluarkan dari koalisi, jelas akan menaikkan posisi tawar PG.

Dengan situasi seperti itu, sangat logis bila PG berharap kursi yang akan dilepas dari PKS diberikan kepadanya. Apalagi PG hanya mendapatkan 3 kursi, sehingga tidak sebanding dengan kursi-kursi partai lain: PD (5), PKS (3), PAN (3), PPP (2), PKB (2).

Namun, "berbaik hati" sama PG, sungguh berat buat SBY. Sebab, posisi menteri bisa jadi basis PG mengumpulkan dana politik, mengingat pemilu semakin mahal. Tentu saja, meski belum mempunyai calon presiden, PD tidak mau kalah begitu saja dalam Pemilu 2014 nanti.

Kalau saja PG tidak mendapat limpahan kursi PKS, apakah PG akan mbalelo? Bisa jadi! Selama ini saja PG sering bikin ulah, apalagi dengan posisi tawar yang semakin tinggi. Lagi pula menjelang pemilu merupakan saat yang tepat untuk menaikkan citra politik.

Namun rupanya SBY sudah berhasil "mengurung" PG. Kontoversi barter pasal BBM dengan pasal Lapindo, adalah petunjuk soal itu. Belum lagi simpanan kasus Gayus yang bisa diledakkan sewaktu-waktu oleh kejaksaan. Jadi, dengan "mengunci" Ical, SBY sebetulnya tidak perlu khawatir dengan sepak terjang PG.

Yang harus ditimbang SBY adalah, apa keuntungan yang didapatkan jika tetap mempertahankan PKS? Jika hubungan antarpartai bisa ditentukan oleh masalah-masalah pribadi, maka kedekatan SBY dengan Hilmy Aminuddin, bisa jadi adalah jawabannya. (mdk/lia)