SBY pertanyakan kebocoran APBN Rp 1.000 triliun versi Prabowo

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan pernyataan ngawur calon presiden Prabowo Subianto. Saat debat capres pada Minggu malam lalu, Prabowo menjelaskan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan menutup kebocoran APBN yang setiap tahun mencapai Rp 1.000 triliun.

"Angka saya Rp 1.134 triliun bocornya. Jadi, kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya," papar Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu membuat Presiden SBY bertanya-tanya. Sebab, jumlah APBN sebesar Rp 1.800 triliun dan dikatakan bocor Rp 1.000 triliun.

''Presiden bertanya angkanya dari mana? Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta (mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang saat ini menjadi cawapres Prabowo),'' kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Hal senada juga dikemukakan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. Dia meminta Hatta untuk mengklarifikasi angka itu. Apalagi Hatta lebih dari empat tahun menjabat menteri perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden SBY sebelum mundur untuk menjadi wakil Prabowo dalam pilpres kali ini.

"Beliau (Hatta) yang membawahkan dan mengkoordinasi kementerian di bidang ekonomi. Jadi, seharusnya lebih tahu persis seperti apa. Yang jelas, pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kebocoran," kata dia dikutip harian Kompas, 18 Juni 2014.

Pernyataan tentang kebocoran itu tentu saja menampar Hatta. Calon wakil presiden ini pun menjawab bahwa pernyataan itu bukan dalam arti sebenarnya. "Melainkan potensi terjadinya kebocoran keuangan negara jika hal itu tidak diantisipasi," kata Hatta dikutip kontan.co.id, 18 Juni 2014.

Pernyataan telah diucapkan. Semestinya, pernyataan calon presiden tak cuma dijadikan pemanis untuk menarik simpati pemilih. Apalagi jika sampai membesar-besarkan angka kebocoran tanpa basis data yang valid, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kandidat presiden ialah orang-orang pilihan yang setiap ucapan dan tindakannya wajib didasarkan pada fakta, bukan reka-reka, apalagi mengada-ada. Calon pejabat negara, apalagi calon pejabat tertinggi, tidak boleh mengada-ada karena itu sama saja melakukan pembohongan publik. (skj) (mdk/cza)