Siap jaga netralitas, Polda Jateng tindak yang tak netral
Merdeka.com - Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah siap menjaga netralitas mereka saat Pilpres 9 Juli 2014 berlangsung. Bahkan siapa pun anggotanya yang tidak netral, akan ditindak.
"Kami tetap netral dan siap menindak anggota yang tidak netral," kata Wakil Kepala Polda Jateng, Brigjen Pol Panjang Yuswanto, seperti dikutip dari antaranews, Selasa (9/6).
Yuswanto mengatakan, pengawasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama pelaksanaan Pilpres itu akan dilakukan oleh masing-masing Kapolres melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).
-
Bagaimana persiapan Polda Jateng untuk Pemilu 2024? Polda Jateng akan berkoordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
"Di samping pengawasan pengamanan internal oleh Paminal, kami juga ada operasi bersih," ujarnya.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya anggota Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) yang mengikuti kampanye dengan menggunakan kaos salah satu partai politik, menurut Yuswanto hal itu tidak masalah. Selama yang bersangkutan sedang menjalankan tugas.
"Kita lihat, di sana ada surat perintahnya atau tidak. Kalau surat perintahnya ada sebelum dia melakukan itu (mendatangi kampanye dengan menggunakan kaos partai tertentu, red.) tidak masalah," jelasnya.
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya akan mengecek kepada atasan anggota Intelkam tersebut guna memastikan kebenaran tugas yang dilaksanakannya karena surat perintah tidak boleh dibawa selama bertugas.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sanksi yang diberikan terhadap anggota Polri yang tidak netral akan mengacu pada perundangan disiplin kode etik dan sanksi terberat berupa pemberhentian tidak hormat.
Akan tetapi sebelum sanksi tersebut dijatuhkan, lanjut dia, harus dibuktikan bahwa anggota Polri tersebut tidak netral, salah satunya terlibat dalam politik praktis. (mdk/cza)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca SelengkapnyaEmpat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaPerbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPara mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.
Baca SelengkapnyaBima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.
Baca SelengkapnyaPolri menegaskan semua pihak harus menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca SelengkapnyaFadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya