NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pemilu 2024
NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari meminta Mabes Polri menindak tegas kepala daerah yang tidak netral pada Pemilu 2024. Menurutnya, kepala daerah bisa diterapkan pidana karena tidak netral.
"Pihak Polri juga terus mengingatkan kepada kepala daerah tetap netral, dan tetap juga harus ada sanksi pidananya juga, ketika netralitas itu tidak dilakukan oleh kepala-kepala daerah ini," kata Taufik saat rapat kerja Komisi III dengan Mabes Polri di DPR, Jakarta, Rabu (15/11).
Menurut Taufik, yang berpotensi tidak netral tidak hanya aparat keamanan. Tetapi juga kepala daerah hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengingatkan di awal sebagai langkah pencegahan agar aparat negara netral dalam Pemilu 2024.
"Ini pertama untuk mencegah, untuk preventif, yang kedua misal adanya yang terjadi pelanggaran ya kita harapkan tindak saja sebagai bagian dari tugas ini," ujarnya.
Taufik khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden. Itu kata ketua DPP NasDem ini, ada potensi pelanggaran hukum.
"Ini penting juga karena di berbagai daerah, ya mungkin banyak kepala daerah tidak netral kemudian melanggar hukum, yang kalau misalnya dengan alasan sungkan barangkali, karena antara Polresnya dan kepala daerah bersama di dalam bekerja bersama, jadi sungkan," ujarnya.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
"Karena ini penting dalam penegakan hukum, kita tetap harus bisa menjaga jarak dalam hal penegakan hukum untuk netralitas kepala daerah dan pejabat-pejabat ini," pungkas Taufik.
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
Reporter
NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) menyebut belum menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Haedar Nashir mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempunyai komitmen politik dalam menjaga, menyelamatkan lingkungan, dan sumber daya alam.
Follow
Rekomendasi
