Temui DPP PDIP, cara KPK jemput bola cegah korupsi di partai politik
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat program bernama politik cerdas berintegritas. Politik cerdas berintegritas ini bertujuan untuk mencegah kader-kader parpol tersangkut masalah korupsi, langkah awal KPK mensosialisasikan ke PDIP.
"Yang pertama KPK punya program untuk penguatan partai tata kelola lebih baik dan kita bilang lebih berintegritas karena dia lebih banyak upaya pencegahan. Kita tahu banyak kader partai memegang peran penting dan kita ingin juga partai mempunyai kebijakan yang sangat kuat untuk mendorong baik pencegahan di daerah dan pusat," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, di Kantor DPP PDIP, Kamis (31/8).
Lebih lanjut, Pahala menjelaskan, sebanyak 32 persen partai-partai politik di Indonesia terjerat kasus korupsi. Untuk mencegah itu, KPK berani turun agar partai politik melakukan pembenahan dari semua sisi untuk pencegahan korupsi.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
"Kita pikir seharusnya partai bisa membuat kebijakan yang lebih memperkuat integritasnya secara real, kita bekerjasama dengan PDI Perjuangan karena ini partai paling besar dan kita lihat sudah banyak instrumen-instrumen untuk pengelolaan partai yang lebih baik itu ada beberapa yang masih dalam perjalanan," jelasnya.
Bukan hanya itu, KPK juga mendorong agar parpol transparan dalam mengelola keuangan. Terlebih saat ini dana parpol naik dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara sah.
"Kita usulkan lagi ke pemerintah itu bersamaan dengan penguatan instrumen tata kelola dan integritas yang ketiga kita ingin juga dorong pengkaderan rekrutmen," kata dia.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi atas terobosan KPK untuk jemput bola dan melakukan dialog bersama untuk agar korupsi di Indonesia berkurang.
"Mempunyai sumber daya untuk melihat seluruh akar dari korupsi kami harap bisa menjadi jembatan yang baik termasuk proses institusional politik dalam membuat sistem yang baik," kata Hasto.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca Selengkapnyauntuk membumikan isu-isu pemberantasan korupsi yang ada di masyarakat
Baca SelengkapnyaTiga paslon capres-cawapres sudah hadir memenuhi undangan KPK.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca SelengkapnyaKPK mengakui praktik korupsi seperti memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum masih berlangsung.
Baca Selengkapnya“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca SelengkapnyaKPK memberikan jaket kepada tiga pasangan Capres dan Cawapres. Dengan kompak para pasangan calon mengenakan jaket itu secara berbarengan.
Baca SelengkapnyaKemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaGerakan ini dimaksudkan untuk menciptakan Pemilu damai.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nama acara tersebut Paku Integritas.
Baca Selengkapnya