TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024, Ini Tujuannya
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024
Menurut TPN, kadang pendukung melihat pelanggaran pemilu tetapi abai mendokumentasikannya.
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024, Ini Tujuannya
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud fokus ke pemenangan Pilpres? Arsjad mengaku saat ini TPN Ganjar-Mahfud masih fokus memenangkan Pilpres 2024 pada 14 Februari. Dia optimistis Ganjar-Mahfud akan menenangkan Pilpres.'Itu nanti. Kita pikirkan dulu untuk kemenangan menuju 14 Februari dulu. Kita fokus terhadap apa yang namanya pemenangan daripada Ganjar dan Mahfud. Kami percaya itu nyatanya nanti,' ujarnya kepada wartawan di Posko Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud Sulsel, Sabtu (27/1).
-
Kenapa Ganjar gugat hasil Pilpres ke MK? 'Tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,' kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3).
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Kenapa Ganjar-Mahfud minta Pemilu ulang? Tim Hukum pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemiliha Umum (KPU) mengulang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, paling lambat 26 Juni.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud mengikuti sidang di MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
Hal itu pun menjadi modal untuk menghadapi sengketa pemilu di kemudian hari.
“Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,” tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Todung menilai, peristiwa yang mencoreng demokrasi dalam Pemilu 2024 diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Mungkin sebagian kita masih belum tahu atau belum sadar pada waktu itu, tapi ketika putusan MK 90 itu dibuat, kita melihat ada sesuatu yang salah dengan bangsa ini. Something wrong with the nation,” jelas dia.
“Nah oleh sebab itu banyak yang turun gunung, Goenawan Mohaman turun gunung, Butet Kartaredjasa turun gunung, Gus Mus juga menyatakan keprihatinannya, dan yang lain-lain juga melakukan hal yang sama,” sambungnya.
Menurut Todung, berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pengacara, seringkali kondisi tidak terpenuhinya bukti membuat perkara yang dilaporkan menjadi tertolak.
“Nah saya enggak mau kita nanti kalau ke MK, ya walaupun saya setuju dengan Bu Mega kita bisa menang satu putaran, kalau at the end kita mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita butuh bukti-bukti. Nah kalau teman-teman di daerah tidak mampu menyediakan bukti-bukti, tidak mampu membuat kita punya bukti-bukti yang cukup lengkap, jangan berharap kita bisa meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan kita,” Todung menandaskan.
