Wali kota Jakbar hadir, kampanye Djarot berpotensi kuat melanggar
Merdeka.com - Kelompok Kerja (Pokja) Nusantara menyebut ada beberapa indikasi kecurangan dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Indikasi kecurangan itu terjadi selama proses kampanye Pilkada. Bahkan kecurangan sampai melibatkan pejabat daerah.
Salah satu pelanggaran, yakni hadirnya Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi di kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat. "Ketika salah satu calon melakukan kampanye ke Jakarta Barat ada wali kotanya," kata Koordinator Pokja Nusantara Yudi Chandra dalam diskusi bertajuk 'Anti Kecurangan Pilkada DKI Jakarta' di Jakarta, Jumat (9/12).
Yudi merasa kehadiran pejabat daerah itu bukan kondisi kebetulan. Apalagi pasangan nomor urut 2, itu merupakan pemimpin daerah berstatus nonaktif.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Dalam politik, enggak ada yang kebetulan. Enggak mungkin seorang kepala daerah tingkat Walikota enggak tau jadwal kampanye calon," ungkapnya.
Kendati begitu, Yudi menyatakan hal tersebut bukan sebuah tudingan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon. Ditegaskan dia, peristiwa itu bisa menimbulkan potensi-potensi terjadinya kecurangan.
"Kami tidak menuduh kecurangan tapi itu menjadi potensi-potensi kecurangan," ucap dia.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak baik dari aparatur negara, penyelenggara negara, Polri dan TNI atau pun masyarakat intelek tidak ikut terlibat dalam praktik kecurangan Pilkada. Dia berharap, pihak-pihak yang disebut bisa bersikap adil dan tidak berpihak.
"Saya enggak bilang langsung pasangannya, tapi tim suksesnya. Saya berharap pilkada dki ini berjalan tanpa kecurangan," pungkas Yudi. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaKomarudin Watubun menyebut Pilkada Jawa Tengah sangat menarik, karena dua pimpinan tertinggi turun tangan.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaLaporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya