Wasekjen PPP Ungkap Curhat Sekjen Partai Tak Dapat Jatah Menteri
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengungkap, beberapa sekretaris jenderal partai koalisi Presiden Joko Widodo menyampaikan keluh kesah tak kebagian jatah kabinet. Para sekjen partai ini menyampaikan dalam forum sekjen koalisi. Mereka meminta PPP menyampaikan keluhan sekjen partai yang tidak mendapatkan kursi menteri.
"Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan forum-forum sekjen KIK, memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian dan meminta PPP menyampaikan kepada Jokowi dan timnya terkait dengan teman-teman yang belum kebagian posisi kira-kira itu," ujar politikus karib disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Dia menyebut, pihak yang curhat adalah dari partai PBB, PKPI, dan Hanura. Kendati, dia hanya memastikan yang menyampaikan merupakan perwakilan partai.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Awiek menilai permintaan seperti itu hal yang wajar. Tetapi, ada hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan menteri. Awiek mengatakan, Jokowi tidak hanya melihat dari kepentingan bagi-bagi kekuasaan.
"Ya tetap harus dilihat dari aspek kualitas nya, tidak seta merta untuk pure kepentingan," kata dia.
Awiek mengatakan, selama ini tidak ada perjanjian lisan atau tertulis partai pengusung mendapatkan jatah kursi kabinet. Dia yakin, Jokowi bakal tetap mengakomodir dengan memberikan kursi di luar kabinet. Misalnya, Dewan Pertimbangan Presiden.
"Nanti dugaan saya masih ada Wantimpres atau apa gitu kan pak Jokowi tahu lah kira-kira itu ga perlu kami," kata dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, menteri-menteri PDIP merasa ada kondisi batin yang kurang pas saat bekerja di kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaPrabowo memuji Presiden Jokowi yang dinilainya telah memilih orang-orang hebat sebagai menteri di kabinetnya.
Baca SelengkapnyaMegawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca SelengkapnyaGolkar tidak membantah bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKetum PKB Muhaimin Iskandar menjawab ketika disinggung soal jatah di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaNamun pemberian partai berlambang banteng itu ditinggalkan Jokowi dan keluarga.
Baca SelengkapnyaAri menyebut kondisi kabinet saat ini masih baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaJokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai sangat wajar jika Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik
Baca Selengkapnya