Yusril kritik Jokowi: Jangan jadi presiden kalau datang bagiin beras
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap bagi-bagi sembako dan blusukan. Menurut dia, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, terutama sektor ekonomi.
"Jangan jadi presiden kalau hanya datang bagi-bagi beras 5 kilogram. Orang kecil di kampung saya, padahal itu daerah yang cukup kuat (sumber kekayaan alam) sebenarnya, ingin melaut angin kencang, kalaupun melaut dapat ikan siapa yang beli, karena daya beli masyarakat menurun luar biasa, kelapa sawit yang dibanggakan anjlok harganya. Kan harus ada solusinya, harus segera diselesaikan," tegas Yusril saat ditemui awak media pada acara pembukaan kegiatan Orientasi Kepengurusan Partai (OKP) PBB di NAM Center Hotel, jalan Angkasa No 6 Blok B 10, Kota Baru, Kemayoran, Sabtu (19/9).
Ketika terjadi seperti sekarang, lanjut Yusril, ekonomi mengalami perlambatan, paceklik, dolar naik, tambang tak bisa dibuka dan presiden datang terus bagi-bagi sembako. "Munculnya di saat dia membutuhkan rakyat saja, itu tidak menyelesaikan masalah, harus ada kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah ini," katanya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Kemarau masih akan berlanjut, paceklik akan pasti terjadi di daerah, stok pangan berkurang, keadaan akan begitu, kan harus ada solusi," imbuhnya.
Menurut Yusril, pemerintah harus siap menghadapi tantangan ekonomi global dan harus lepas dari ketergantungan dari pihak asing.
"Memang keadaan global mempengaruhi dalam negeri, tapi kita sendiri harus punya kesiapan, menghadapi itu, jadi ini semua bertentangan, mau berdikari mau apa non sen semua, ketergantungan dengan luar negeri sangat besar, pinjaman besar dengan dalih invetasi," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membagikan sembako dengan warga sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaJokowi pun curhat kerap dimarahi emak-emak di pasar
Baca SelengkapnyaJokowi ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.
Baca SelengkapnyaMenurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.
Baca SelengkapnyaJokowi nampak ditemani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara penyerahan.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaAri Dwipayana menjelaskan Jokowi tak didampingi Mensos Tri Rismaharini, karena terkait dengan cadangan pangan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya